EQUITYWORLD FUTURES – Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan konglomerasi keuangan melaporkan profil risiko terintegrasi per semester mulai Juni 2015. Namun, itu baru berlaku hanya untuk konglomerasi keuangan yang entitas utamanya adalah bank besar, berkategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) IV.

“Kalau entitas utamanya bank di bawah buku IV dan perusahaan keuangan nonbank, laporan profil risiko terintegrasi pada Desember 2015,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon, saat jumpa pers, Jakarta, Rabu (19/11).

Sebelum itu, konglomerasi keuangan harus terlebih dulu melaporkan lembaga jasa keuangan mana ditetapkan menjadi entitas utama dan anggota selambatnya 31 Maret 2015. Umumnya, konglomerasi keuangan memiliki struktur inti berupa perusahaan induk atau entitas utama, anak usaha, dan perusahaan terelasi (sister company). Adapun anak usaha dan sister company tak menutup kemungkinan memiliki perusahaan turunan lagi.

“Kalau bank BUMN meskipun pemiliknya sama, yaitu pemerintah, namun tidak dianggap sebagai perusahaan terelasi. Mereka dikecualikan. Masing-masing bisa dianggap sebagai entitas utama konglomerasi keuangan,” kata Nelson.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan OJk (POJK) tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan bakal berlaku Januari 2015. Di dalamnya juga terdapat sanksi administratif dan denda bagi konglomerasi keuangan telat menyampaikan laporan atau laporan cacat.

“Sanksi atas ketidaksempurnaan laporan untuk BUKU IV berlaku mulai Januari 2017. Di bawah BUKU IV dan perusahaan nonbank mulai Januari 2018,” kata Nelson.

Selain itu, ada juga POJK terkait penerapan tata kelola terintegrasi konglomerasi keuangan. Ini mengatur kewajiban entitas utama melaksanakan tata kelola terintegrasi.

Untuk itu, entitas utama harus memiliki standar kelengkapan tata kelola di konglomerasi keuangannya. Termasuk pengaturan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, serta pembentukan komite tata kelola terintegrasi.

“Perangkat konglomerasi keuangan harus dibuat sejak awal setelah aturan keluar,” kata Nelson.

Entitas utama juga wajib menyampaikan laporan hasil penilaian (self assesment) mengenai pelaksanaan tata kelola.