EQUITYWORLD FUTURES – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melayangkan surat peringatan pertama (SP-1) kepada warga Kalijodo. Surat itu berisi permintaan agar warga segera mengosongkan atau membongkar sendiri bangunannya.

Meski SP-1 sudah dilayangkan, warga Kalijodo masih dilanda kebingungan. Mereka mempertanyakan apakah penertiban berlaku menyeluruh atau hanya untuk kafe-kafe yang selama ini menjadi tempat prostitusi.

Menurut salah seorang warga, Sri Verawati (54 tahun), sampai saat ini, tidak pernah ada pejabat Pemerintah Provinsi DKI yang datang dan mencoba mengajak warga berdialog. Akibatnya, warga tidak pernah mendapatkan informasi yang tepat.

“Katanya digusur karena prostitusi. Terus kenapa kita digusur? Yang mau digusur apa cuma PSK (pekerja seks komersial),” ujar Sri saat ditemui, Kamis (18/2/2016).

RTH

Dalam SP-1 itu terlampir keterangan bahwa tujuan penggusuran permukiman Kalijodo tidak berhubungan dengan prostitusi tetapi terkait refungsi lahan menjadi ruang terbuka hijau. Karena peta zonasi yang dimiliki Pemprov DKI menunjukan kawasan Kalijodo termasuk dalam zona hijau. Artinya tidak boleh ada bangunan apapun berdiri di atasnya.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah menegaskan hal tersebut.

“Soal Kalijodo bukan soal prostitusinya. Kalau Kalijodo bukan di jalur hijau, kalau bisa saya resmiin ya saya resmiin, asal sesuai Perda. Itu kan masalahnya bukan (prostitusi),” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu lalu.

Ahok pun memastikan, setelah Kalijodo, masih ada kawasan-kawasan lain yang akan ditertibkan. Salah satunya kawasan Berlan, Jakarta Timur.

Data di Dinas Penataan Kota DKI Jakarta menyebutkan saat ini ketersediaan RTH di Jakarta hanya 9,98 persen dari total luas wilayah. Padahal, kesepakatan PBB menyatakan bahwa sebuah kota minimal harus punya 30 persen RTH dari total luas wilayah.

Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Penataan Ruang Dinas Penataan Kota Gentur Wisnubaroto mengatakan, penyebab terjadinya penyusutan RTH disebabkan pemanfaatan lahan oleh masyatakat tanpa izin.

“Pelanggaran RTH karena pemanfaatan oleh masyarakat meskipun Pemprov DKI tidak mengeluarkan perizinan,” kata Gentur dia kepada Kompas.com.

Ia menegaskan, saat ini, Pemerintah Provinsi DKI tengah berupaya untuk menertibkan keberadaan permukiman-permukiman liar demi mengembalikan fungsi RTH.

“Selain itu, kebijakan percepatan pengadaan RTH salah satunya juga dengan cara pengadaan RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak),” ujar Gentur.

Ia menyebutkan, jika berhasil menertibkan seluruh permukiman liar, persentase RTH di Jakarta dapat mencapai 33 persen, lebih tinggi dari kesepakatan PBB.

Warga Tak Percaya

Meskipun Pemprov DKI mengaku penggusuran bertujuan untuk penyediaan RTH, warga Kalijodo tak percaya. Sebab, warga menilai penggusuran dilakukan terburu-buru.

Warga percaya penggusuran Kalijodo lebih dilatarbelakangi kecelakaan maut di Jalan Daan Mogot yang melibatkan seorang pengunjung kafe di Kalijodo pada 8 Februari.

Pemprov DKI Jakarta membatah tudingan itu. Ahok mengatakan, rencana penertiban sudah direncakan sejak tahun 2014.  Menurut dia, rencana penertiban itu berdekatan dengan penertiban Waduk Pluit yang dilaksanakan pada akhir 2013.

“Tim intel bilang, kalau Bapak mau tertibkan Waduk Pluit, Kalijodo jangan dirobohin dulu, takutnya mereka gabung (melawan pemerintah),” kata Ahok.

Ahok menambahkan, “(Kasus) Fortuner hanya buat aku ingat saja (untuk menertibkan Kalijodo), lho.”

Maka, walau diprotes, Pemprov DKI bergeming. Mereka menyatakan akan tetap membongkar permukiman warga di Kalijodo. Warga diberi tenggat waktu 11 hari untuk mengosongkan atau membongkar sendiri tempat tinggalnya.

Jika berlanjut hingga surat peringatan ketiga, maka pembongkaran terhadap permukiman warga Kalijodo diperkirakan akan dilakukan pada 29 Februari 2016.