EQUITYWORLD FUTURES – Pakar teknik sipil Institut Teknologi Bandung pada 1960-an, Prof. Sedyatmo meyakini kondisi geografis dua pulau utama Indonesia yakni Jawa dan Sumatera, bisa ditaklukkan lewat pembangunan jembatan. Tujuannya, agar kendaraan darat bisa menyeberang dari masing-masing sisi pulau. Dari sinilah muncul ide membangun Jembatan Selat Sunda (JSS).

Di era Soekarno, proyek ini dikenal dengan sebutan ‘Tri Nusa Bima Sakti’. Namun sempat terkubur lama hingga mulai digulirkan lagi pada 1988. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang kala itu di bawah komando B.J Habibie mulai berhitung. Untuk membangun jembatan 29 kilometer melintasi Selat Sunda diperkirakan menelan dana hingga Rp 100 triliun. Tapi itu sebelum Indonesia dihantam badai krisis 1997-1998.

Ide megaproyek ini kembali terkubur setelah badai krisis menerpa Indonesia hingga akhirnya kembali dihidupkan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pengusaha Tomy Winata ditunjuk jadi rekanan swasta untuk mewujudkannya. Melalui konsorsium Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) yang tak lain gabungan anak usaha Artha Graha yakni PT Bangungraha Sejahtera Mulia mewakili pihak swasta dan BUMD dari Banten dan Lampung.

Kawasan yang berada di dua pulau besar yakni Jawa dan Sumatera yang akan dihubungkan dengan sebuah jembatan senilai Rp 225 triliun dengan panjang 27,4 kilometer. Harapannya, konstruksi awal sudah mulai dilakukan pada 2015 dan memakan waktu 10 tahun. Dengan demikian, jembatan ini baru bisa beroperasi pada 2025.

Untuk merealisasikan mimpi tersebut, lahirlah Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) atau Jembatan Selat Sunda (JSS). Tomy Winata sebagai pihak ketiga, meminta penjaminan dari pemerintah untuk menjalankan proyek tersebut. GBLS sendiri disebut-sebut sudah menggelontorkan dana cukup banyak buat menggelar studi pra-kelaikan. Nominalnya Rp 1,5 triliun.

Hingga pemerintahan Presiden SBY lengser, tidak jelas nasib dan kelanjutan realisasi megaproyek ini. Pemerintahan pun berganti, kebijakan yang diambil tak sama.

Presiden Joko Widodo secara resmi menghentikan megaproyek ini. Tidak berminatnya Jokowi melanjutkan rencana megaproyek ini sudah terlihat sejak belum resmi menjadi presiden. Salah satu pertimbangannya, dana yang sangat besar untuk menggarap megaproyek ini.

Jembatan Selat Sunda tidak cukup menguntungkan bila hanya berupa jalan bebas hambatan menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa. Dari hitung-hitungan awal, megaproyek ini baru bisa balik modal dalam kurun 30 tahun.

“Kalau kita punya duit lagi, sudah kaya raya ya beda. Mau tiap pulau disambungin dengan jembatan ya bisa saja,” jelas Jokowi saat itu.

Jokowi lebih memilih mengoptimalkan jalur laut untuk digunakan sebagai transportasi distribusi logistik. Setelah dihitung-hitung oleh Jokowi, menggunakan transportasi air lebih menguntungkan dibandingkan membangun jembatan.

Menurut Jokowi, negara yang memiliki laut di wilayahnya dan lebih mendominasi, akan memaksimalkan jalur air sebagai jalur distribusi logistik. Dia menambahkan, pembangunan dan pengembangan pelayaran ini akan diikuti pembangunan dermaga. Jokowi berharap pengiriman logistik antar pulau akan berjalan lancar.

Merdeka.com mencatat alasan dan pertimbangan pemerintahan Jokowi-JK menghentikan megaproyek ini. Berikut paparannya.

1.Tak selaras visi Jokowi

 

Pemerintahan Jokowi-JK memutuskan tak melanjutkan megaproyek Jembatan Selat Sunda karena tak selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo.

“Alasannya, megaproyek senilai lebih 225 triliun itu dianggap tidak selaras dengan visi-misi Presiden Joko Widodo. Sampai sekarang tidak pernah ada pernyataan dari Presiden akan memasukkan JSS ke program infrastruktur pemerintah,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago, di Kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Jumat (31/10).

2. JSS bukan pilihan 10-15 tahun ke depan

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago menuturkan, Jembatan Selat Sunda justru dianggap dapat menghilangkan identitas maritim karena akan mengurangi aktivitas penyeberangan melalui laut di Selat Sunda.

Andrinof yakin jembatan itu belum bisa dibangun, paling tidak untuk 1015 tahun ke depan. Saya yakin JSS bukan pilihan, setidak-tidaknya untuk 1015 tahun ke depan, kata Andrinof.

3. Pilih bangun dan perbaiki pelabuhan

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago menjelaskan, daripada membangun jembatan senilai Rp 225 triliun, pemerintah memilih memperbaiki infrastruktur Pelabuhan Merak, Banten, dan Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Dana itu juga bisa digunakan meremajakan moda transportasi laut yang melintas di Selat Sunda.

“Lebih baik kita tingkatkan pelayanan di perhubungan laut, bagaimana pelayanan penumpangnya aman, nyaman, bagus, layak, kondisi kapal nyaman. Kemudian kalau dermaganya kurang, ditambah. Itu lebih penting,” tegas Andrinof.

4. Tak sesuai doktrin kemaritiman

 

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan, pemerintah memutuskan tidak melanjutkan proyek Jembatan Selat Sunda dengan alasan kuat. Keputusan ini diambil karena megaproyek tersebut tidak seirama dengan konsep pembangunan maritim yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“(Jembatan Selat Sunda) itu kan masih ide dan wacana. Ditambah sekarang tidak sejalan dengan konsep doktrin kemaritiman,” ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (3/11).

5. Pemerintah sebelumnya juga tak putuskan jalan

 

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan alasan lain. Menurut Sofyan, kelanjutan megaproyek ini sudah tidak jelas sejak pemerintahan sebelumnya.

“Pemerintah sebelumnya kan juga belum memutuskan go ahead,” tuturnya.