EQUITYWORLD FUTURES – Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti berharap pihak Kepolisian mulai menyentuh sisi korporasi perusahaan Benjina yang melakukan praktik perbudakan.

“Progres sudah ada, tapi belum ke korporasi,” ujar Susi saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta, Rabu malam (20/5/2015).

Saat ini kata Susi, Polisi sudah sangat baik dalam menjalankan proses hukum kepada para pelaku perbudakan. Bahkan kata dia, sudah ada 7 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Lebih lanjut dia menegaskan, surat izin penangkapan ikan (SIPI) Benjina sudah dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara kewenangan izin usahanya ada di Badan Koordinsi Penanaman Modal (BKPM).

Selain di Benjina, KKP juga akan melakukan pengecekan di Ambon. Dikabarkan, ada indikasi kasus serupa seperti yang terjadi di Benjina.

Sementara itu, Ketua Satgas illegal Fishing Mas Ahmad Santosa mengatakan bahwa KKP dan Polisi sudah berkoordinasi dalam kasus Benjina.

“Polri fokus kekasus perbudakannya, KKP ke pembuktian illegal fishing nya,” ucap dia.