EQUITYWORLD FUTURES – Kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta terjadi tepat pada hari ulang tahun ke-488 Kota Jakarta, Senin (22/6/2015). Sebuah bus Transjakarta menabrak tiga mobil dan delapan motor di SPBU Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Kado pahitkah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

Kecelakaan tersebut terjadi ketika bus bermerek Daewon bernomor polisi B 7500 IX itu baru selesai mengisi bahan bakar.

Sopir bus, Undang Kurniawan (26), tanpa sengaja menginjak gas saat transmisi dalam posisi masuk. Akibatnya, bus meloncat dan menabrak sejumlah kendaraan di depan pintu keluar SPBU Mampang. Saat kecelakaan, arus lalu lintas di Jalan Mampang Prapratan Raya ramai. Apalagi, saat ini lampu lalu lintas dalam keadaan merah. Peristiwa ini pun mengakibatkan antrean panjang di belakangnya.

Posisi SPBU memang terletak persis di persimpangan yang dilengkapi dengan traffic light. Maka, ketika keluar dari SPBU, kendaraan harus belok ke arah kiri dan langsung menyesuaikan dengan kondisi lampu lalu lintas. Peristiwa ini mengakibatkan tujuh korban dilarikan ke rumah sakit. Dua di antaranya dalam keadaan parah, yaitu Joni Hartoni (45) mengalami sejumlah patah tulang dan dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat Jakarta Medical Center, dan Adela Santoso (41) yang juga menderita luka parah dilarikan ke Metropolitan Medical Center, Kuningan, untuk mendapat perawatan.

Polisi telah menetapkan Undang sebagai tersangka. Ia diduga lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat dikenakan Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Sopir yang baru bekerja selama dua hari di bus yang dioperatori oleh Jakarta Trans Metropolitan (JTM) itu pun telah ditahan dan mendekam di Ruang Tahanan Kantor Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.

Catatan untuk Transjakarta

Peristiwa ini terjadi di saat yang bersamaan dengan peluncuran 20 bus baru PT Transjakarta  di Lapangan Monumen Nasional (Monas). Bus bermerek Scania asal Swedia itu diklaim sebagai bus yang berteknologi canggih. Bus gandeng tersebut memiliki kapasitas hingga 140 kursi dengan 39 kursi termasuk 6 kursi prioritas dan 2 ruang untuk pengguna kursi roda.

Pada bagian dalam terdapat 4 CCTV dan di bagian luar terdapat 2 CCTV. Bus tersebut juga diklaim memiliki beberapa keunggulan dalam hal daya tahan, standar keamanan, dan kenyamanan, serta bahan bakar yang hemat dan ramah lingkungan. Untuk dapat dioperasikan, bus tersebut hanya menunggu proses administrasi terkait perizinan dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Alvinsyah mengatakan, perbaikan secara teknis yang terus dilakukan PT Transjakarta tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Kalau hanya aspek tenis saja yang dibereskan, ibarat demam diberi parasetamol, tidak akan menyelesaikan masalah. Pasti akan berulang lagi kejadiannya (kecelakaan),” kata dia, kepada Kompas.com.

Ia menilai, akar permasalahan PT Transjakarta terletak pada kompetensi sumber daya manusia dan manajemen. Permasalahan itu bermuara pada persoalan teknis dan operasional. Sehingga, perlu dirunut dari hilir untuk mencari solusinya.

“Cek apakah ada SOP (standart operational procedure) untuk operasional dan maintenance? Kalau ada, apakah komprehensif dan rinci serta diterapkan dengan disertai punishment dan reward yang sesuai apa tidak?” ujar dia.

Alvinsyah juga menyinggung sistem kontraktual PT Transjakarta dengan operator.

“Sudahkah kontrak tersebut jelas, rinci, dan tegas untuk hak dan kewajibannya? Lalu bagaimana dengan enforcement kontraknya? Di lain sisi, apakah PT Transjakarta sudah memenuhi dengan baik hak dari operator agar enforcement bisa berjalan dengan baik?” papar dia.

Ia juga menekankan, perlunya perhatian pada kualitas SDM PT Transjakarta terkait pemahaman bisnis angkutan umum.

“Untuk DKI apakah Direksi PT Transjakarta diberi target yang pasti dan terukur terhadap tingkat layanan dan tambahan ridership selama penugasan mereka?” ujarnya.

Alvin juga menyarankan Pemprov DKI Jakatta untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada PT Transjakarta agar memperoleh sumber pendapatan di luar tiket dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Misalnya, dari iklan yang saat ini masih terbatas, kemudian hak property development di lokasi-lokasi tertentu, serta komersialisasi aset-aset yang berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta bila ada,” kata Alvin.

Menurut dia, konsep seperti itu sudah sangat lazim untuk sistem angkutan massal di banyak negara terutama sistem rel. Jadi, kata dia, idealnya perlakuan untuk PT Transjakarta dari Pemprov DKI Jakarta juga seperti itu.

Namun, Alvinsyah enggan menyebutkan insiden kecelakaan bus Transjakarta yang terjadi kemarin menjadi kado pahit bagi Pemprov DKI Jakarta. Ia menekankan, selama belum ada perubahan signifikan pada PT Transjakarta, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, termasuk saat hari jadi Jakarta.