EQUITYWORLD FUTURES – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) untuk menganalisa proyek pembangunan Hambalang yang terbengkalai bertahun-tahun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya berharap bisa menindaklanjuti pembangunan proyek yang terletak di Bogor tersebut dalam waktu dekat.

“Saya laporkan tindak lanjutnya pada Senin besok, hasil pengamatan didiskusikan dengan pakar-pakar. Butuh dua minggu untuk menentukan aman atau tidaknya,” ujar Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Pada tanggal 21 Maret 2016 silam, pemerintah membentuk tim audit teknologi teknik bangunan, tim drainase, dan tim regulasi.

Beberapa tim ini, kata Basuki, berasal dari sejumlah universitas, antara lain Universitas Indonesia (UI), Intitut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada.

Dalam kajiannya, para peneliti menemukan ada pergerakan tanah sebesar 8 milimeter per tahun. Menurut Basuki, angka ini termasuk sangat lambat. Pasalnya, kriteria pergerakan tanah yang sangat lambat adalah di bawah 1,5 centimeter per tahun.

Ia membandingkan, pergerakan tanah di Pluit terjadi sebanyak 12-15 centimeter per tahun. Selain itu, pengamatan juga dilakukan pada bangunan. Hasilnya, bangunan masih berdiri tegak dan tidak bergeser.

Bangunan juga tidak mengalami keretakan yang berarti, hanya ada retakan rambut yang normal. Kemudian, ada longsoran tanah atau timbunan yang dinilai masih wajar.

Basuki juga mengatakan, pada Selasa 29/3/2016, tim audit sudah melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“KPK pada dasarnya mendukung ide ini. (KPK) hanya memberikan beberapa saran termasuk melibatkan pakar, menyusun jadwal supaya bisa dampingi, dan beberapa rekomendasi,” jelas Basuki