EQUITYWORLD FUTURES – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sareh Wiryono mengatakan, usulan program legislasi nasional (prolegnas) dari DPR, DPD, dan Pemerintah akan dibawa ke panitia kerja (panja) pekan depan untuk dibahas lebih lanjut. Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga mengingatkan agar usulan RUU diukur berdasarkan kemampuan kerja.

“Prolegnas akan dibawa ke tingkat panja, dengan Ketua Panja Pak Firman Soebagyo yang akan mulai dibahas pada tanggal 2-3 Februari,” kata Sareh dalam rapat dengan Menkumham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1).

Dia mengingatkan, sebaiknya semua pihak belajar dari pengalaman legislasi DPR periode sebelumnya. Sehingga, tidak bernafsu untuk memasukan banyak usulan dalam prolegnas.

“Jadi, jangan banyak-banyak usulannya cukup dua RUU setiap Komisi per tahunnya,” pesannya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membacakan usulan RUU dari pemerintah. Yasonna menjelaskan, pemerintah sendiri mengusulkan sebanyak 84 RUU dan menjadi prioritas di tahun 2015 sebanyak 12 RUU.

Yasonna juga mengingatkan agar di lingkungan kementerian dan lembaga tidak memperhatikan ego sektoral masing-masing tetapi lebih kepada kepentingan hukum nasional sebagaimana pesan UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanng-Undangan. Dia sependapat untuk membangun kesepakatan dalam pembahasan UU antara DPR, DPD, dan Pemerintah agar persoalan yang terjadi dalam pembahasan dan pengesahan UU No 22/2014 tentang Pilkada tidak kembali terulang

“Pemerintah telah berupaya untuk tidak mendominasi pada keinginan sektoral. Undang Undang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan memberikan ruang kita untuk berubah tapi apa yang ditetapkan (UU) akan menjadi prioritas. Kita bangun kebersamaan itu,” jelasnya.

Kemudian, pemerintah juga bersepakat bahwa DPD juga dilibatkan dalam pembahasan UU sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan UU MD3. Komisi II DPR juga sudah memulai hal yang cukup baik dalam membahas Perppu No 1/2014 tentang Pilkada.

RUU tersebut yakni, RUU KUHP, RUU tentang Merek, RUU tentang Paten, RUU tentang Perubahan UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah, RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan atas UU No 12/2003 tentang Ketenagakerjaan, RUU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pengganti UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.