EQUITYWORLD FUTURES – Gerakan Teman Ahok telah memenuhi target pegumpulan KTP untuk bisa membawa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maju pilkada lewat jalur independen.

Namun, Teman Ahok harus memperhatikan UU No 8 tahun 2015 dan PKPU No 12 tahun 2015 untuk memastikan semua KTP mereka akan lolos verifikasi.

Ketua KPUD DKI Sumarno mengingatkan bahwa KTP yang dikumpulkan harus memiliki sebaran wilayah yang merata.

“KTP harus tersebar lebih dari 50 persen sebaran wilayah kabupaten atau kota,” ujar Sumarno ketika dihubungi, Selasa (5/1/2016).

Sehingga, domisili KTP yang dikumpulkan tidak boleh berat di satu wilayah saja. Misalnya seperti Teman Ahok yang membuka booth pertama kali di wilayah Jakarta Utara, KTP yang mereka kumpulkan tidak boleh didominasi oleh KTP milik warga Jakarta Utara saja.

Selain itu, ketika KTP sudah diterima oleh KPUD DKI, KTP pendukung Ahok (sapaan Basuki) akan diperiksa keseuaian antara data pribadi di formulir dengan fotocopy KTP.

Kemudian, KPUD akan melihat kesesuaian antara alamat pendukung Ahok dengan data daerah pemilihan yang dimiliki KPUD.

Jika verifikasi tersebut gagal atau tidak sesuai dengan data KPUD, maka dukungan tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat.

“Kemudian ada juga penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan atau status perkawinannya,” ujar Sumarno.

Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat pencalonan independen dari berdasarkan jumlah penduduk menjadi berdasarkan jumlah pemilih tetap.

Jika dihitung, KTP yang dibutuhkan Ahok pun turun dari yang tadinya sekitar 750.000 KTP menjadi sekitar 525.000 KTP saja.

Meski demikian, Sumarno mengatakan sebenarnya syarat mereka telah diperberat. Hal ini karena persentase dukungan yang dibutuhkan meningkat.

“Periode ini, persentasenya diperbesar 3,5 persen untuk DKI. Pilkada tahun 2012 syarat calon independen hanya menyerahkan dukungan 4 persen dari jumlah penduduk. Sekarang naik menjadi 7,5 persen, tapi enaknya bukan dari jumlah penduduk tapi jumlah pemilih pemilu terakhir,” ujar Sumarno.

Menyadari hal ini, Teman Ahok memang berniat mengumpulkan KTP lebih banyak dari yang ditargetkan KPUD. Mereka bertekad untuk mengumpulkan KTP sebanyak 1 juta.

Tujuannya untuk memberikan dukungan cadangan kalau KTP mereka banyak yang tidak lolos verifikasi.

Basuki juga telah meminta Teman Ahok mengumpulkan KTP hingga 1 juta dengan alasan yang sama.