EQUITYWORLD FUTURES – Siang itu, panas menyengat di Pulau Batuwingkung, sebuah desa di Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Batuwingkung merupakan daerah yang dapat dicapai dengan menyeberangi lautan dari daratan Sangihe.

Di tengah terik Batuwingkung, seorang bidan, yakni Marisa Siagian (27), mengunjungi seorang anak kecil.

Bidan kontrak itu harus melewati jalan setapak naik turun sebelum sampai ke rumah pasien. Ia harus mendatangi rumah pasien karena kondisi pasiennya itu tidak memungkinkan untuk dibawa ke puskesmas pembantu.

“Bocah ini sudah beberapa hari panas tinggi,” ujar Marisa sambil menyeka peluhnya, Rabu (4/5/2016).

Wanita itu lalu memeriksa pasien dan memberikan obat yang diperlukan. Usai menangani bocah itu, Marisa beranjak ke rumah warga lainnya.

Seorang wanita paruh baya telah menanti kunjungannya, mengharapkan pemeriksaan kesehatan dari bidanm lulusan Politeknik Kesehatan Manado itu.

Tak ada keluhan sedikit pun keluar dari mulut Marisa. Padahal, tak gampang hidup di Batuwingkung.

Sumber air bersih berkurang drastis setelah kemarau panjang melanda setahun lalu. Belum lagi jalur komunikasi yang sulit karena sinyal yang buruk.

“Saya tidak pemakan ikan, alergi. Di pulau ini banyak ikan karena umumnya mereka nelayan. Sementara sayur-sayuran dan buah jarang didapat. Tapi saya menyesuaikan dengan kondisi yang ada, termasuk tinggal sendiri di Pustu,” ujar Marisa.

Kondisi serba terbatas di pulau, membuat banyak tenaga medis menolak bertugas di pulau-pulau.

Namun, tidak demikian bagi Marisa dan sejumlah tenaga medis lainnya. Meskipun berasal dari luar Sulut, Marisa ikhlas mengabdi di pulau-pulau.

“Saya dari Medan, dan banyak teman-teman dari luar Sulut juga tersebar di pulau-pulau. Bagi saya justru bertugas di sini dengan kondisi serba terbatas menjadi sebuah tantangan. Kami harus memaknainya sebagai pengabdian,” kata Marisa.

Ia dan bidan-bidan lainnya tergabung dalam program PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC).

Program ini merupakan bagian dari integrasi Membangun Dari Pinggiran, yang digagas Jokowi ini, menempatkan mereka di daerah-daerah terpencil.

Tujuannya adalah mengatasi keterbatasan tenaga medis di daerah-daerah tersebut.

“Di sini sudah dibangun Pustu (puskesmas pembantu), tetapi sayangnya bangunan itu terkesan mubazir karena tidak ada tenaga medis. Tetapi kini kami bersyukur, sudah ada bidan kontrak,” kata Kepala Desa Batuwingkung Risno Mangune.

Kini, Risno dan warga Batuwingkung tidak perlu lagi menyeberang lautan ke Manalu jika hanya perlu ke Puskesmas.

Ada Marisa yang bisa membantu mereka memberikan pengobatan awal. “Semua obat-obatan disuplai oleh Dinas Kesehatan setiap bulannya. Gratis bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan peserta Jamkesmas, serta peserta BPJS Kesehatan,” ujar Marisa.

Namun tidak semua warga Batuwingkung mendapatkan jaminan kesehatan.

Risno mengatakan, sewaktu KIS dibagikan, banyak data yang tidak valid sehingga ada yang sudah pindah dan meninggal justru tercatat sebagai penerima KIS.

Sementara itu, beberapa warga yang semestinya mendapatkan fasilitas kesehatan itu malah tidak menerimanya.

Tanggung biaya pasien

Kepada wartawan, Marisa mengaku beberapa kali menanggung biaya pengobatan pasien.

Sebab, menurut dia, warga di Batuwingkung banyak yang kondisi ekonominya di bawah rata-rata.

“Penghasilan warga di sini umumya dibawah rata-rata. Untuk hidup sehari-hari saja mereka susah. Jika ada pasien yang memang tidak mampu membayar biaya pengobatan dan obat, ya, saya menanggungnya,” ujar Marisa.

Ia mengaku menyisihkan sebagian upah yang diterimanya untuk menanggung biaya pengobatan pasien yang tidak mampu.

Kadang kala, Marisa harus menanggung bersama sewa perahu saat merujuk pasien ke Puskesmas di Manalu.

“Bagi saya ini juga bentuk dari ibadah, tak sekadar bekerja. Saya sudah dua bulan di sini dengan masa kontrak enam bulan. Saya senang bisa membantu mereka,” ujar Marisa.

Ia pun berharap, lulusan tenaga kesehatan lainnya bisa kembali ke daerahnya dan mengabdi bagi warga, terutama warga yang tinggal di daerah terpencil.

Diakuinya, keterbatasan infrastruktur di daerah menjadi alasan bagi sebagian tenaga medis untuk menolak ditempatkan di daerah terpencil.

“Saya pernah di Siau, waktu masa PKL, untuk mengabari keadaan ke mana saja, harus panjat pohon agar dapat signal selular. Hahaha,” kenang Marisa.

Baik Marisa dan Risno berharap program jaminan kesehatan, yang disediakan pemerintah, bisa dibarengi dengan penyediaan fasilitas kesehatan serta tenaga medis hingga ke pulau-pulau.

“Tentu kami tidak ingin, ada warga kami yang mengurus jaminan kesehatan saat mereka sudah menderita sakit. Padahal, seharusnya mereka ter-cover dalam jaminan itu. Pemerintah harus turun hingga ke pelosok-pelosok untuk mensosialisaikannya,” kata Risno.