EQUITYWORLD FUTURES – Langkah fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk pimpinan tandingan di DPR menuai kritik. Koalisi ini dinilai lebih sibuk berusaha mendapatkan jabatan di parlemen daripada bekerja untuk rakyat sesuai janji mereka.

“Tindakan KIH ini justru kontraproduktif dengan komitmen awal mereka untuk bekerja secara total untuk rakyat. Kapan bekerja untuk rakyatnya kalau ribut di internal terus?” kecam peneliti Divisi Kajian Hukum Tata Negara Sinergi Demokrasi untuk Masyarakat Demokrasi (SIGMA), M Imam Nasef, Kamis (30/10/2014).

Menurut Nasef, langkah dari Koalisi Indonesia Hebat justru akan menjadi sumber konflik baru dengan Koalisi Merah Putih. Kondisi ini seharusnya segera diakhiri, jika memang kedua koalisi memang berniat untuk bekerja untuk rakyat. “Kalau (konflik baru) itu yang terjadi, kerja untuk rakyat pasti terabaikan,” katanya.

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Hebat membentuk pimpinan DPR versi mereka sendiri, karena tidak puas dengan kepemimpinan DPR sekarang yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Menurut versi koalisi partai-partai pengusung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan DPR itu diketuai Pramono Anung Wibowo, dengan empat wakil yakni Abdul Kadir Karding, Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura).