Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari ini mendakwa Direktur PT Rifuel, Riefan Avrian, dalam kasus korupsi pengadaan videotron pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun anggaran 2012 sebesar Rp 4,78 miliar. Anak Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan itu pun terancam penjara 20 tahun.

Dalam surat dakwaan dibacakan Jaksa Elly Supaini, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (25/9), Riefan bersama-sama dengan Direktur PT Imaji Media, Hendra Saputra, (Almarhum) Hasnawi Bachtiar selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Kasiyadi selaku Ketua Tim Penerima Pekerjaan Videotron ditengarai melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencantumkan biaya pada pekerjaan yang tidak terlaksana.

Perbuatan itu yakni persiapan dan pekerjaan konstruksi baja sebesar Rp 1,28 miliar, pemasangan sambungan listrik dari PLN ke layar LED videotron dua paket senilai Rp 1,2 miliar, biaya pengiriman dan pemasangan genset sebesar Rp 1,59 miliar, dan ongkos sewa gudang penyimpanan modul videotron dan genset sebesar Rp 700 juta.

“Terdakwa juga bertanggung jawab atas penggelembungan biaya sebesar Rp 2,69 miliar. Dengan rincian ongkos sewa gudang, pengadaan tangki bahan bakar kapasitas enam ribu liter, biaya pengadaan dan pengiriman genset, serta kelebihan volume pekerjaan pembuatan pondasi rangka videotron,” kata Jaksa Elly saat membacakan dakwaan Riefan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (25/9).

Riefan mengetahui ada proyek puluhan miliar di lembaga ayahnya. Tetapi, karena berstatus anak menteri, maka keikutsertaannya bisa menimbulkan banyak pertanyaan.

Akhirnya, Riefan menemukan taktik licik. Dia meminta supaya seorang karyawannya yang bekerja sebagai pesuruh dan sopir, Hendra Saputra, mau diangkat menjadi Direktur PT Imaji Media. Sebuah perusahaan yang sengaja didirikan Riefan untuk mengikuti proyek itu. Hendra ibarat boneka. Dia hanya mengikuti perintah Riefan yang memang bernafsu mengeruk duit negara. Semua berkas dan dokumen penawaran lelang hingga rekening bank baru dibuat oleh Riefan dibantu karyawan lainnya, tapi semua atas nama Hendra.

Setelah mengikuti proses lelang, akhirnya pada 8 Oktober 2012, (Almarhum) Hasnawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan PT Imaji Media sebagai pemenang lelang proyek videotron. Tetapi, karena Hendra tidak paham sedikit pun ihwal pengerjaan dan pemasangan videotron, maka pekerjaan itu justru dilaksanakan seluruhnya oleh Riefan. Padahal dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemenang lelang dilarang mengalihkan seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain.

“Walaupun Hendra seharusnya mengerjakan pekerjaan berdasarkan kontrak, namun dalam pelaksanaannya seluruhnya dikerjakan oleh terdakwa,” ujar Jaksa Elly.

Setelah menang lelang, Riefan kemudian kembali melancarkan tipu dayanya. Dia memerintahkan Hendra mengajukan surat pengubahan penambahan biaya pekerjaan. Padahal ongkos pekerjaan itu sudah digelembungkan. Antara lain penambahan biaya sambungan listrik ke layar LED videotron senilai Rp 1,2 miliar menjadi pengadaan panel listrik dan alat pendukung lain seharga Rp 1,18 miliar.

Selain itu ada lagi pengubahan pengadaan genset berkapasitas 400 KVA menjadi 350 KVA, dan penyewaan gudang penyimpanan genset dan videotron sebesar Rp 700 juta menjadi Rp 742,9 juta, penambahan biaya pekerjaan konstruksi tambahan sebesar Rp 739,7 juta, dan penambahan tiang pondasi videotron sebesar Rp 794,6 juta.

Anehnya, Kasiyadi selaku tim penerima barang menyatakan seluruh pekerjaan pemasangan videotron dilakukan sesuai prosedur dan spesifikasinya tepat.

Surat dakwaan Riefan disusun dalam bentuk subsideritas. Dia dijerat dengan dua pasal korupsi. Yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selepas pembacaan dakwaan, Riefan dan kuasa hukumnya, Albani, menyatakan akan mengajukan nota keberatan. Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati menjadwalkan sidang lanjutan kembali digelar pada Kamis pekan depan.

Kemudian, usai menjalani sidang, Hendra memilih bungkam di hadapan awak media. Sementara itu, tim kuasa hukumnya malah kabur saat akan dimintai konfirmasinya.