EQUITYWORLD FUTURES – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa melangkah lebih jauh terkait dugaan penyimpangan dalam pelanggaran jadwal penerbangan maskapai beroperasi di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, mereka sampai saat ini masih menunggu laporan penyelidikan inspektur khusus Kementerian Perhubungan.

“Kami menunggu bahan yang dikirim Pak Jonan (Ignasius Jonan) hasil investigasi dari inspektur khususnya mengenai yang selama ini dibicarakan soal perizinan. Tapi mungkin juga bukan,” kata Bambang kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/1).

Bambang menyatakan, sampai saat ini mereka belum bisa memperkirakan apakah ada dugaan maladministrasi atau penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin itu. Dia juga belum tahu seperti apa lingkup laporan hasil penyelidikan Kementerian Perhubungan. Apalagi menurut dia Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga menggandeng penegak hukum lain.

“Baru dari situ KPK akan pelajari kira-kira bagian yang didedikasikan ke KPK bagian mana,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, bila laporan itu sudah sampai di tangan maka mereka akan membedah titik-titik penyimpangan dalam bisnis transportasi udara. Dia menyatakan, bila pada akhirnya ditemukan ada unsur penyimpangan, maka bukan tidak mungkin akan menjerat pejabat terkait.

“Apakah orang itu masuk dalam pasal 11 KPK. Dia penyelenggara negara bukan? Kalau memang masuk maka potensial ditangani KPK,” sambung Bambang.