EQUITYWORLD FUTURES – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menaikkan bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) bersubsidi. BBM naik sejak Selasa (18/11) kemarin.

Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter. Sedangkan BBM bersubsidi jenis solar dijual Rp 7.500 per liter atau naik Rp 2.000 dari sebelumnya Rp 5.500 per liter.

Kebijakan Jokowi ini langsung memantik protes keras. Tidak hanya dari masyarakat, tapi juga internal PDIP yang menjadi partai pendukung pemerintah.

Adalah Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon lantang mengkritik Jokowi. Berikut ini kritik-kritik pedas Effendi seperti dirangkum merdeka.com, Rabu (19/11):

1.
Jokowi diingatkan naik Bajaj ke KPU

 

Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon geram dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, Jokowi tega menyengsarakan rakyat kecil dengan menaikkan harga BBM.

“Kok bisa tega gitu loh. Katanya dia dari KPU naik Bajaj tunjukkan energi murah. Mana? Tukang Bajajnya sekarang mau bunuh diri frustasi karena malu,” kata Effendi di Gedung DPR Jakarta, Selasa (18/11).

Dia menyarankan sebaiknya Jokowi tidak menghapus seluruh subsidi BBM. Sebab, subsidi BBM sangat diperlukan.

“Masa biarkan rakyat konsumsi harga pasar. Memangnya Indonesia anut paham liberal, subsidi wajib dong. Sepanjang komoditi itu strategis dan daya beli yang belum bisa,” ujarnya.

2.
Pemerintahan Jokowi sombong

Sebagai anggota DPR dari partai yang mendukung pemerintah, Effendi Simbolon mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa setelah pemerintah menaikkan BBM. Dia mengaku hanya bisa menangis setelah Jokowi menaikkan harga BBM.

“Saya 3 periode di DPR, saya 2 periode di komisi energi. Saya menangis. Begitu sombongnya pemerintah tidak berempati kepada nasib rakyat Indonesia,” katanya.

3.
Usik menteri-menteri Jokowi

Politikus PDIP Effendi Simbolon tak setuju dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia sendiri merasa heran dan tidak tahu mengapa Wapres Jusuf Kalla (JK) ngotot ingin menaikkan harga BBM. Dia malah mengkritik Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said yang disebut menganut paham liberal.

“Saya tidak tahu (alasan JK menaikkan BBM), dan mendengar Sudirman Said, Rini itukan orang Pak JK. Tidak ada unsur PDIP. Mazhabnya itu aliran liberal menempatkan komoditas subsidi jadi pasar bebas,” kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11).

Effendi menegaskan, PDIP belum mau menerima sikap pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM. Hal ini akan terus terjadi sebelum pemerintah benar-benar memberikan alasan yang kuat untuk menaikkan BBM.

“Yang pasti sampai akhir keputusan akan bersikap seperti ini. Sebelum pemerintah belum memberikan bukti konkret penanganan di sektor energi. Karena saya hampir 10 tahun di Komisi VII yang merupakan kealpaan yang disengaja oleh negara dan membuat ketergantungan kita terhadap impor dan BBM berbasis fosil. Ini kealpaan yang saya tentang,” tegas Effendi.

Dia menuding pemerintahan Jokowi-JK saat ini sudah liberal. Ditambah beberapa menteri Jokowi-JK yang sudah membuat kebijakan liberal.

“Jadi sangat liberal negeri kita. Jauh panggang dari api. Kalau kabinet ini bukan presidennya dari PDI, bagi saya mungkin biasa saja ya. Tapi ternyata, saya kecewa,” imbuhnya.

4.
Effendi: Semoga Tuhan mengampuni Jokowi-JK

Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menolak kenaikan harga BBM. Efek domino dari kebijakan ini dinilainya akan menambah penderitaan rakyat.

“Saya tentu sebagai anggota DPR sangat menyesalkan dan minta maaf kepada konstituen, saya telah melukai hati mereka. Saya doakan agar Tuhan mengampuni mereka (Jokowi-JK),” kata Effendi Simbolon.

Menurutnya PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo harusnya memberikan masukan agar tak terjadi kenaikan BBM. Sepatutnya gagasan-gagasan cerdas dimunculkan guna mencegah kenaikan BBM ini.

“Menyesallah partai saya yang seharusnya memberikan cara lain. Kan yang saya minta lakukan dulu langkah konkret,” ujarnya.