EQUITYWORLD FUTURES – Partai Golkar kubu Agung Laksono merasa sebagai pihak yang berhak menandatangani berkas pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak. Sebab, kubu Agung sudah memenangkan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Ketua DPP Bidang Hukum Golkar hasil Munas Ancol, Lawrence Siburian mengatakan, sebelumnya, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kubu Agung memang terganjal pemberlakuannya karena dianggap tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, setelah putusan PT TUN kemarin, tak ada lagi yang mengganjal pemberlakuan SK itu.

Dengan begitu, SK tersebut dapat dijadikan dasar bagi kubunya mendaftarkan diri di pilkada.

“Dengan sah, maka SK itu efektif. Keberlakuannya tidak ada yang menghalangi,” kata Lawrence di Jakarta, Minggu (12/7/2015).

Partai Golkar, lanjut dia, tidak perlu lagi mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015. Dalam PKPU itu, diatur bahwa parpol yang bersengketa harus mengantongi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jika sampai pendaftaran putusan pengadilan yang bersifat inkrah tak keluar, maka parpol harus islah dengan membentuk satu kepengurusan baru dan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Sekarang tidak usah ikut PKPU itu kita bisa langsung mendaftar sebagai peserta yang sah,” ucap Lawrence.

Lawrence menyadari, kubu Aburizal masih berencana mengajukan kasasi atas putusan PT TUN. Namun, kata dia, hingga ini proses kasasi itu belum dimulai. Belum ada juga putusan yang kembali membatalkan pemberlakuan SK Menkumham. “Maka SK Menkumham saat ini sudah sah dan berlaku efektif,” ucap Lawrence.

Terkait kesepakatan pengusungan calon yang ditandatangani, Lawrence mengatakan, perjanjian itu akan tetap berjalan. Agung Laksono dan Aburizal akan tetap menjaring calon kepala daerah bersama-sama.

“Tapi nantinya tetap Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali yang tandatangani berkas,” ucapnya.