EQUITYWORLD FUTURES – Wakil Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali, Lalu Mara Satyawangsa menegaskan, sikap Aburizal Bakrie menolak putusan Mahkamah Partai Golkar sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Menurut dia, Aburizal tidak mempunyai motif pribadi, apalagi sampai dituduh seolah-olah menjalankan partai seperti perusahaan.

“Kalau ada satu saja AD/ART yang ditabrak oleh Pak Ical (Aburizal) selaku ketua umum, pastilah daerah sebagai pemilik suara akan teriak,” ujar Lalu Mara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/1/2016).

“Kan buktinya sampai saat ini daerah tetap saja mendukung kepemimpinan beliau,” kata dia.

Lalu Mara mengingatkan, pengurus Golkar di daerah banyak yang menjabat sebagai gubernur, bupati dan wali kota. Mereka punya kekuatan untuk melawan.

Namun, selama tidak ada aturan yang ditabrak mereka tetap mengakui Munas Bali.

“Saya yakin pemerintah tahu bahwa Munas Bali itu sah. Tapi bila sampai saat Menkumham masih belum mengeluarkan surat, hanya Menkumham yang tahu alasan yang sebenarnya,” ucap dia.

Lalu Mara menambahkan, apabila Munas Bali itu tidak sesuai dengan AD/ART, MA tidak akan memerintahkan Menkumham untuk mencabut SK kepengurusan hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga tidak akan menyatakan atau memutuskan Munas Bali sah.

“Bahwa Pak Agung saat ini kasasi ke MA, itu harus kita hormati. Karena hak beliau selaku warga negara. Dan seyogyanya kita semua menunggu MA mengeluarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap,” ucap dia.

Mahkamah Kehormatan Partai Golkar hasil Munas Riau yang dipimpin Muladi sebelumnya menunjuk Jusuf Kalla sebagai Ketua Tim Transisi.

Tim ini nantinya akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional rekonsiliasi untuk menyatukan kubu Agung dan kubu Aburizal.