Puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menggelar aksi di Simpang Lima, Banda Aceh. Aksi tersebut bertepatan dengan pelantikan 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2014-2019 yang dilantik oleh Wali Nanggroe Aceh, Malek Mahmud Al Haytar.

Pada aksi tersebut mahasiswa meminta anggota DPRA sekarang agar bisa bekerja lebih cepat. Terutama dalam membahas dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang selama ini sering terjadi molor dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.

“Kita meminta anggota DPRA yang baru sekarang agar menjalankan fungsinya secara maksimal,” ujar koordinator aksi, Khairul Imam, Selasa (30/9).

Kemudian mahasiswa Fisipol Unsyiah juga sangat menyesalkan pemerintah melantik dua orang anggota DPRA terpilih yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe pada tanggal 20 September 2014 karena korupsi dana investasi pada perusahaan daerah sebanyak Rp 5 miliar masing-masing berinisial AB dan MI Fraksi Partai Aceh dari Dapil 5 Aceh.

Menurut mahasiswa, seharusnya anggota dewan yang terlibat korupsi untuk dibatalkan atau ditunda sampai mendapatkan kepastian hukum yang tetap dari pengadilan.

“Kita sesalkan pemerintah melantik anggota dewan yang bermasalah itu,” terangnya.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan ketat pihak kepolisian berlangsung tertib. Selain berorasi, mahasiswa juga membawakan sejumlah poster dan spanduk. Selain itu mahasiswa juga membagi-bagikan selebaran pada setiap yang melintasi di kawasan itu.

Aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas terjadi padat merayap. Pasalnya jalan Daud Beureueh yang melintasi gedung DPRA ditutup untuk umum selama pelantikan berlangsung. Sedangkan aksi digelar sekitar 500 meter dari gedung DPRA.

Hal lain yang menjadi sorotan mahasiswa adalah angka kemiskinan di Aceh masih tinggi. Sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh angka kemiskinan di Aceh mencapai 18,05 persen. “Kami tantang anggota dewan baru kali ini berani tidak mengkritisi pemerintah sekarang yang lamban mensejahterakan rakyat,” jelasnya.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga meminta kepada anggota dewan yang baru saja dilantik untuk lebih berani mendobrak memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan prinsip good and clean governance. Karena selama ini tata kelola Pemerintah Aceh kacau.