EQUITYWORLD FUTURES – Mantan Hakim Agung Laica Marzuki mengatakan, seorang tersangka berhak menuntut keadilan hukum meski pun statusnya sebagai tersangka. Oleh karena itu, ia tidak mempermasalahkan jika ada warga negara yang menggugat penetapannya sebagai tersangka melalui praperadilan.

Padahal, berdasarkan Pasal 77 juncto Pasal 82 huruf b juncto Pasal ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan lembaga praperadilan hanya meliputi penanganan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dalam hal ini, penetapan tersangka tidak termasuk dalam objek praperadilan.

“Tapi jangan lupa, itu semua berawal dari status tersangka. Jadi sejak jadi tersangka harus sudah dilindungi,” ujar Laica, yang pernah menjabat sebagai hakim konstitusi, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (23/4/2015) malam.

Dalam putusannya, hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan Komjen Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Laica, putusan Sarpin merupakan bentuk terobosan hukum karena setiap hakim berhak mengembangkan hukum secara dinamis sesuai dengan situasi di masyarakat.

“Biarkan pendapat hakim yang berbeda satu sama lain. Ada beberapa bagian di putusan Sarpin yang saya tidak setuju tapi biarkan ini berjalan,” kata Laica.

Menurut Laica, sistem hukum di Indonesia berpedoman pada sistem hukum di Belanda yang dinamis. Di sana, hakim komisaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap upaya penangkapan, penahanan, bahkan penyitaan.

“Bisa saja nanti tidak hanya penangkapan dan penahanan, tapi juga penetapan tersangka. Kalau itu jadi bagian dari pencari keadilan, kenapa tidak?” ujar Laica.

Laica menyebutkan ada kasus praperadilan yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saat itu, pihak penggugat mengajukan keberatan atas pemanggilan penyidik kepada dirinya sebagai tersangka.

“Waktu itu hakim mengabulkan. Pemanggilan penyidik itu dinyatakan tidak sah padahal ini di luar cakupan pasal 77,” kata Laica.

Dalam putusannya, hakim Sarpin menganggap penetapan tersangka termasuk dalam objek praperadilan. Ia menilai KPK tidak berwenang mengusut kasus Budi Gunawan. Dampaknya, KPK melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan. Namun, kemudian Kejaksaan melimpahkan penyelidikan kasus Budi ke Mabes Polri dengan alasan Bareskrim Polri pernah menangani penyelidikan kasus dugaan rekening gendut Budi.

Budi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.