EQUITYWORLD FUTURES – Israel pada akhir pekan lalu resmi menghentikan bantuan keuangan buat Otoritas Palestina di Tepi Barat senilai 500 juta shekel (setara Rp 1,5 triliun) per tahun. Langkah ini balasan atas manuver politik Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional, lantaran meminta diakhirinya penjajahan tentara Zionis maksimal pada 2017.

The Guardian melaporkan, Senin (5/1), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Otoritas Palestina seharusnya tahu diri, karena telah dibantu dana untuk menjalankan pemerintahan. Resolusi di Dewan Keamanan PBB akhir 2014 serta upaya menyeret pemerintah Israel ke Mahkamah Internasional dianggap provokasi serius.

“Otoritas Palestina telah memilih untuk berkonfrontasi langsung dengan Israel. Tentu kami tidak akan tinggal diam,” kata Netanyahu.

Tangan kanan Netanyahu, Yuval Steinitz, mengatakan dana bantuan itu bisa dicairkan lagi. Syaratnya, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas harus menunjukkan niat baik pada Negeri Zionis itu.

“Bila sikap mereka masih seperti sekarang, maka Israel tidak perlu menyokong keberadaan otoritas ini,” kata Steinitz.

Pemerintah Israel, lewat skema pajak, membantu keuangan Otoritas Palestina sejak perjanjian Camp David ditandatangani pada 1994. Beleid yang disokong Amerika Serikat itu menyepakati solusi dua negara berdampingan.

Adapun, setelah Jalur Gaza dikuasai Hamas awal abad 21, Israel berhenti mengirim bantuan ke sana. Wilayah itu pun diblokade dengan dinding sampai sekarang. Sementara Tepi Barat yang dikuasai Faksi Fatah relatif lebih berkompromi pada kemauan Tel Aviv.

Kalau Palestina dinilai masih membandel walau bantuan dana disetop, maka Israel berencana semakin agresif membangun pemukiman Yahudi di tanah-tanah Palestina. Penggusuran bisa dilakukan kapanpun, di manapun, tanpa pemberitahuan. “Bisa kami pastikan, kebijakan Israel di masa mendatang akan sangat ofensif (pada Palestina),” ungkap Juru Bicara Kemenlu Israel Emmanuel Nahshon kepada Surat Kabar Haaretz.

Pekan lalu, sehari setelah DK PBB menolak resolusi Palestina untuk meminta mengakhiri penjajahan Israel pada 2017, Presiden Mahmud Abbas mengajukan tuntutan kejahatan perang terhadap Israel ke Mahkamah Internasional.

“Mereka menyerang kita dan tanah kita setiap hari, kepada siapa lagi kita mengadu?” ujar Abbas kepada sejumlah tokoh Palestina, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

Israel bukan anggota Pengadilan Internasional di Kota Den Haag, Belanda. Namun, seandainya tuntutan Palestina dikabulkan, para pejabat Israel bisa dilarang bepergian ke luar negeri.