EQUITWORLD FUTURES – Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden masih menjadi perdebatan dalam beberapa waktu terakhir. Setidaknya, keinginan Presiden Joko Widodo untuk menentukan sendiri para pembantunya itu memunculkan kritik tidak hanya dari kalangan pengamat, tetapi juga dari lembaga-lembaga lain di bawah Presiden.

Pada 3 Desember 2014, Jokowi meneken Perpres Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan. Saat itu, Jokowi melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kepala Staf. Kemudian, hanya dalam waktu dua bulan setelah itu, Jokowi menambahkan kewenangan Kantor Staf Presiden ke dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2015.

Jika sekadar menunjuk seseorang atau mendirikan lembaga sebagai alat bantu menuntaskan pekerjaannya, tampaknya sah-saja jika Presiden mendirikan Kantor Staf Presiden. Hal serupa sebenarnya juga pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan mendirikan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Namun, apa sebenarnya isi Perpres yang mengatur kewenangan Kepala Staf Presiden hingga menimbulkan kritik dan perdebatan?

Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Jokowi mengatakan alasan penambahan wewenang itu karena ia membutuhkan penilaian terkait kinerja para menteri. Penilaian itu, kata Jokowi, akan dilaporkan secara rutin kepada Presiden oleh Kepala Staf Presiden.

Sementara itu, dalam penjelasan yang dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa Kantor Staf Presiden juga melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional. Terkait tugas tersebut, Kantor Staf Presiden melaksanakan sejumlah fungsi, di antaranya pengedalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi presiden.

Kemudian penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Selain itu ialah percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional dan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Tumpang tindih

Pengamat hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengatakan, dibentuknya Kantor Staf Presiden berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar-lembaga negara. Sebab, menurut dia, kewenangan yang diberikan bagi Kepala Staf Presiden telah mengambil alih sejumlah kewenangan yang sudah diatur sebelumnya melalui sejumlah lembaga.

Menurut Irman, tugas untuk melakukan koordinasi kelembagaan, termasuk membawahi kementerian seharusnya bisa dilaksanakan oleh Wakil Presiden. Sehingga, menurut dia, tugas tersebut tidak perlu diberikan kepada Kepala Staf Kepresidenan.

“Ada kementerian negara, ada lagi Dewan Pertimbangan Presiden, kemudian ada TNI dan Polri. Alat bantu konstitusional yang disipakan undang-undang sudah banyak sekali. Semua siap membantu Presiden sehari-hari,” kata Irman saat ditemui di Jakarta, Senin (13/4/2015).

Saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Rabu (4/3/2015) lalu, Wapres Jusuf Kalla juga mengutarakan hal serupa. Ia menilai penambahan kewenangan kepada Kepala Staf Presiden melalui Perpres tersebut berpotensi menimbulkan koordinasi yang berlebihan. Pada akhirnya, koordinasi yang berlebihan ini dinilainya berpotensi menciptakan kesimpangsiuran koordinasi pemerintah.

Bagi-bagi kekuasaan

Irman mengatakan, seiring dengan perkembangannya, pembentukan Kantor Staf Presiden tampaknya jelas mengarah pada kepentingan politik. Ia mengatakan, sejak era reformasi alat-alat pembantu Presiden seringkali dimanfaatkan untuk mengakomodir orang-orang dekat yang telah berjasa bagi Presiden.

“Karena ada kebutuhan politik, Presiden terpaksa berkreasi mendirikan lembaga-lembaga tertentu. Frame seperti itu memang sudah terbentuk,” kata Irman.

Luhut merupakan salah satu penasihat Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam masa pilpres 2014 lalu. Mantan Asisten Operasi Komandan Kopassus yang juga purnawirawan jenderal bintang empat ini memang dikenal dekat dengan Jokowi. Dalam kampanye pemilu presiden lalu, Luhut juga tercatat sebagai pengarah tim pemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Gugat ke Mahkamah Agung

Menurut Irman, Perpres yang memberikan kewenagan bagi Kepala Staf Presiden tersebut sebaiknya perlu dikaji ulang. Irman menilai, Perpres tersebut sebaiknya diuji secara hukum untuk menentukan apakah pembentukannya tidak sesuai dengan konstitusi.

Perpres mengenai Kantor Staf Presiden saat ini telah dimohonkan gugatannya melalui Mahkamah Agung. Seorang pemohon bernama Erfandi menjelaskan alasan gugatannya tersebut.

Menurut Erfandi, jika dilihat dari aspek prosedur formal, ada beberapa keganjilan dalam pembuatan Perpres. Menurut dia, Perpres tersebut tidak memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Perpres harus dibuat hanya berdasarkan undang-undang.

Pasal 13 UU No 12 Tahun 2011 berbunyi, “Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang, atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya”.

Selain itu, secara persepktif substansi Perpres tersebut dinilai memiliki potensi untuk menimbulkan masalah besar. Misalnya, kewenangan cukup besar yang diberikan kepada Kepala Staf Presiden bisa jadi malah mengurangi kewenangan Presiden. Terutama, kata Erfandi, pengawasan terhadap lembaga negara dan pengendalian program prioritas nasional.

“Sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial bisa bergeser. Kewenangan Kepala Staf sangat luas, bahkan sebagai advisor yang seharusnya dimiliki Dewan Pertimbangan Presiden,” kata Erfandi.

Untuk itu, ia berharap agar gugatan ke MA tersebut dapat membuktikan bahwa Perpres tentang Kantor Staf Presiden tidak diperlukan pembentukannya.