EQUITYWORLD FUTURES – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan defisit anggaran per Mei 2016 sebesar Rp 167,6 triliun atau setara 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) masih bisa dikelola.

Hal itu dikatakan sebab angka itu masih di bawah target desifit Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 273,2 triliun atau setara 2,15 persen dari PDB.

“Sampai awal pekan Mei belanja negara sekitar 28 persen dan penerimaan negara sekitar 23 persen,” ujar Bambang di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di  Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Dari data yang dihimpun penerimaan negara per 8 Mei 2016 sebesar Rp 419,2 triliun dari target sebesar Rp 1.822,5 triliun. Jumlah itu lebih rendah dari penerimaan periode yang sama pada 2015 sebesar Rp 428,8 triliun.

Sedangkan, belanja negara yang dikeluarkan sebesar Rp 586,8 triliun dari jumlah pengeluaran  2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun. Jumlah itu lebih tinggi pada periode yang sama di 2015 sebesar 498,7 triliun.

Sehingga defisit anggaran masih manageable (bisa dikelola) di kisaran Rp 167,6 triliun atau setara 1,3 persen dari PDB 2016 yang jumlahnya sebesar Rp 12.703,8 triliun.

Tax Amnesty

Sementara itu, Menkeu mengutarakan jika tax amnesty tidak diberlakukan maka akan mengganggu jalannya penerimaan negara. Menurut dia potensi penerimaan pajak dari tax amnesty itu sebesar Rp 60 Triliun.

“Kalau tax amnesty belum pasti, penerimaan pasti terganggu karena kita belum bisa melakukan pemeriksaan,” pungkasnya.