EQUITYWORLD FUTURES – Pengurus Partai Golkar versi Munas Bali di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie mengklaim, mayoritas pimpinan Partai Golkar tingkat kabupaten/kota dan provinsi menolak keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Golkar versi Munas Jakarta dengan Ketua Umum Agung Laksono.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar yang juga Bendahara Umum DPP Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo, mengatakan, para kader siap melakukan perlawanan dan meminta Menkumham bertanggung jawab jika terjadi konflik horizintal akibat konflik ini.

Menurut Bambang, hal itu disampaikan dan disepakati dalam rapat pengurus yang digelar di kediaman Aburizal Bakrie, Senin (16/3/2015) malam. Rapat tersebut dihadiri beberapa pengurus di tingkat pusat dan 32 ketua tingkat provinsi.

“DPD I dan II se-Indonesia tetap solid menolak Munas Ancol dan hanya mengakui Munas Bali yang mereka ikuti,” kata Bambang, Selasa (17/3/2015) pagi.

Kesepakatan itu, kata Bambang, diambil karena sikap Menkumham yang dinilai melakukan intervensi terlalu dalam sehingga mengganggu soliditas internal Golkar. Pengurus Golkar hasil Munas Bali tetap berpendirian pada putusan Mahkamah Partai yang dianggap tidak memenangkan kubu mana pun.

Oleh karena itu, pengurus Golkar di tingkat kabupaten/kota dan provinsi akan menolak dan melakukan perlawanan kepada pelaksana tugas (plt) pengurus yang dihasilkan dari Munas Jakarta. Pengurus Golkar di daerah akan mempertahankan kantor cabang Golkar agar tidak diambil alih oleh Plt pengurus yang dibentuk kubu Agung Laksono sampai ada putusan hukum tetap tentang perselisihan kepengurusan Golkar.

“Menkumham harus ikut bertanggung jawab jika terjadi konflik horizontal yang menimbulkan korban jiwa di akar rumput, terutama dalam perebutan kantor-kantor DPD di berbagai daerah,” kata Bambang.

Menurut Bambang, pengurus Golkar di daerah terus mendesak agar Fraksi Golkar di DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki motif Menkumham mengakui kepengurusan Munas Jakarta. Muncul kekhawatiran jika keputusan itu memuat kepentingan politik yang pertimbangannya tidak diketahui Presiden Joko Widodo.

“Pengajuan angket untuk mengungkap sikap Menkumham yang mengacak-acak PPP dan Partai Golkar tanpa sepengetahuan Presiden,” kata Bambang.