EQUITYWORLD FUTURES – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Arminda Alisjahbana meminta Pemerintah Jokowi-JK mengubah nama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Perencanaan Nasional, menjadi Kementerian Perencanaan dan Reformasi Pembangunan.

“Nama tidak sreg kenapa, Kementerian perencanaan? Kayak tahun 50an sampai 70an. Nama itu image,” katanya saat perpisahan dan peresmian ruangan rapat anyar di Bappenas, Jakarta Selasa (14/10).

Dia mengatakan, melihat tantangan lima tahun kedepan, lembaga pemikir ini perlu reposisi dan diberi peran yang lebih strategis.”Reformasi itu, harus secara sistematis diawali dengan perencanaan. Bagaimanapun reform yang sistimatis dan struktural perlu kementerian. Tidak bisa adhoc.”

Armida menegaskan, pihaknya tidak tahu apakah usul itu bakal diakomodir atau tidak oleh Presiden Jokowi. Bappenas, kata dia, bukan hanya mengurusi masalah ekonomi, tapi kewilayahan, politik dan lainnya. “Sekarangkan ada reformasi birokrasi. Ini supaya konsisten.”

Dia menegaskan, saat pembicaraan dengan Tim Transisi, nantinya pada saat pembahasan RAPBN, selain Bappenas dan Kementerian Keungan. Nantinya, bakal melibatlkan Kementerian Sektaris Negara.”Calon Menteri Bappenas, pengalamanya harus cukup untuk mencover masalah-masalah itu (selain ekonomi).”

Dia menegaskan, sebelum serah terima jabatan, pihaknya segera merampungkan buku RPJM teknokratik, 2 dan 3 yang akan diserahkan pada pemerintahan mendatang.”RPJM teknokratik buku 1 sudah diserahkan ke tim transisi. 2-3 paling lambat lusa. Ini kejar-kejaran supaya bisa langsung inline dan di pelajari.”

Dia berharap, lembaganya tersebut, nantinya bisa langsung di bawah presiden bukan di bawah kementerian koordinator. “Kita sudah siapkan draft revitaslisasi dan organisasi.”