EQUITYWORLD FUTURES – Sejak Senin (25/4/2016), sebanyak 13 anggota DPRD DKI Jakarta terbang ke luar negeri untuk melakukan kunjungan dalam program Sister City.

Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi mengatakan, kunjungan semacam itu sebenarnya menjadi agenda rutin anggota DPRD DKI setiap tahun.

Hanya saja, kunjungan tersebut sempat tidak terlaksana pada 2015. Sebab, kata dia, anggota DPRD DKI ketika itu sibuk membahas Kebijakan Umum Anggaran Plafos Prioritas Anggaran Sementara 2016 (KUA-PPAS 2016).

Tahun ini, ada tiga negara yang mereka kunjungi, yakni Jepang, Korea, dan Cina.

“Itu program Sister City, beda lagi sama kunker (kunjungan kerja) mereka berangkat dari tanggal 25 April sampai 29 April ke Tokyo (Jepang), Seoul (Korea), dan Beijing (China),” ujar Sekretaris Dewan DKI Muhamad Yuliadi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (26/4/2016).

(Baca juga: Komentar Lulung soal Kunjungan Anggota DPRD ke Luar Negeri)

Yuliadi mengatakan, masing-masing negara dikunjungi oleh 4-5 anggota DPRD DKI, 1 perwakilan Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri, dan 1 awak media.

Anggota DPRD DKI yang berangkat ke negara sister city pun ditentukan berdasarkan urutan jumlah kursi.

“Berangkatnya kan berdasarkan jumlah suara mereka. Kayak PDI-P yang berangkat 4 orang, partai lainnya saya lupa detilnya,” ujar Yuliadi.

Menurut dia, anggota DPRD DKI nantinya akan bertemu dengan sesama anggota parlemen di kota tersebut.

Hal tersebut, kata dia, sangat penting untuk menjalin hubungan baik dengan parlemen di luar negeri, sekaligus untuk mempelajari beberapa hal.

Saat di Jepang misalnya, anggota DPRD DKI berencana melihat teknologi pengolahan sampah.

Begitu pun dengan mereka yang ke Cina dan Korea. Anggota DPRD DKI akan melihat kemajuan negara itu di bidang pengolahan sampah dan sistem transportasinya.

Berdasarkan data dari Bagian Hubungan Masyarakat DPRD DKI, anggota DPRD DKI yang berangkat ke Tokyo adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdul Ghoni, Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah, dan Sekretaris Fraksi PKS Nasrullah.

Sementara itu, anggota DPRD DKI yang pergi ke Beijing, Cina, adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN Lucky Sastrawiria, Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas, Ketua Fraksi Partai Golkar Zainudin, dan Bendahara Fraksi PDI-P Yuke Yurike.

Kemudian, anggota DPRD DKI yang pergi ke Seoul, Korea, adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifudin, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fajar Sidik, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Hasan Basri Umar, anggota Fraksi PKS Tubagus Arif, dan anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN Santoso.

Uang saku

Kepala Bagian Keuangan Kesekretariatan Dewan Dame Aritonang mengatakan, uang harian untuk anggota DPRD DKI yang berangkat ke luar negeri diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1831 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas.

“Itu semua ditransfer ke rekening masing-masing anggota,” ujar Dame kepada Kompas.com, Rabu (27/4/2016).

Uang harian tersebut meliputi uang saku, uang makan, dan transportasi lokal. Jumlahnya pun tergantung golongan anggota Dewan.

(Baca: Ini Uang Saku untuk Anggota DPRD DKI Saat Kunjungan ke Luar Negeri)

Bagi anggota yang menjadi pimpinan di DPRD, fraksi ataupun komisi, uang harian yang diterima masuk kategori golongan A. Sementara itu, anggota biasa masuk dalam kategori golongan B.

Untuk diketahui, anggota DPRD DKI melakukan kunjungan sejak tanggal 25 April 2016 sampai 29 April 2016.

Empat anggota DPRD DKI yang berangkat ke Tokyo, Jepang, semuanya adalah pimpinan.

Dalam satu hari, masing-masing mendapat uang saku sebesar 519 dollar AS (sekitar Rp 6,8 juta).

Sementara itu, empat pimpinan DPRD DKI yang berangkat ke Seoul, Korea, sebesar 421 dollar AS (sekitar Rp 5,5 juta).

Adapun anggota DPRD DKI yang pergi ke Beijing, China, mendapat uang harian sebesar 378 dollar AS (sekitar Rp 4,9 juta).

Hak anggota DPRD DKI

Mengenai hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah angkat bicara.

Ahok (sapaan Basuki) mengatakan kunjungan dalam rangka program Sister City, yang dilakukan anggota DPRD DKI merupakan hak mereka.

Sebab, sesama anggota parlemen di tiap negara memang memiliki kerja sama.

“Kita enggak bisa batasin DPRD untuk kunjungan ke luar negeri karena itu hak mereka. Selama Mendagri setuju, karena memang ada di dalem situ, ada kunjungan antar parlemen,” ujar Ahok.

“Jadi memang antar parlemen bisa saling belajar, bisa saling kunjungan,” tambah Ahok.

Menurut dia, melakukan perjalanan ke luar negeri boleh saja, asalkan ada yang dihasilkan dari sana setelah kembali ke tanah air.

Ahok mengatakan, apa yang dilakukan anggota DPRD DKI selama di negara sister city tidak bisa diatur oleh Pemprov DKI.

Ahok meminta awak media untuk bertanya secara langsung kepada anggota DPRD DKI apa yang dikerjakan selama di luar negeri.

“Setelah pulang, Anda tanya sama DPRD, kamu dapetnya apa di sana? Kalau dapatnya belajar, di YouTube sudah bisa, kenapa kunjungan ke luar negeri?” ujar Ahok.