EQUITYWORLD FUTURES – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap kukuh menyidik kasus dugaan gratifikasi dan suap yang diduga dilakukan Komjen Pol Budi Gunawan. Sejumlah orang telah diminta hadir ke KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.

Mulai dari pihak swasta, politikus, hingga perwira menengah dan tinggi Polri dipanggil komisi yang bertugas memberangus korupsi itu. Dari pihak swasta, KPK memanggil Liliek Hartati dan dari politikus, KPK memanggil mantan politikus PDIP yang sekarang bergabung di Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

Keduanya tak memenuhi panggilan KPK. Sementara dari pihak Polri, KPK memanggil Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Pol Andayono, mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum (Karorenmin Itwasum) Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto, dan Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan.

Selain itu KPK juga memanggil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal (Pol) Herry Prastowo, dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Komisaris Besar Ibnu Isticha, Wakil Kepala Kepolisian Resor Jombang Komisaris Polisi Sumardji, Widyaiswara Madya Sespim Polri Brigjen Pol Budi Hartono Untung, dan anggota Polri Triyono.

Namun mereka juga tak memenuhi panggilan KPK. Sejauh ini hanya Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Lemdikpol Polri Irjen (Purn) Syahtria Sitepu, yang memenuhi panggilan KPK pada 19 Januari 2015 lalu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto pun angkat bicara soal mangkirnya para perwira Polri itu dari panggilan KPK. Dia mengaku memperoleh informasi soal adanya perintah melalui telegram rahasia yang meminta saksi-saksi dari unsur Polri tidak hadir bila dipanggil KPK.

Bambang juga mengaku menerima laporan adanya telegram rahasia dari Wakil Kapolri, Komisaris Jendral Polisi Badrodin Haiti, yang meminta saksi-saksi yang merupakan perwira tinggi, menengah, dan bawah supaya memenuhi panggilan.

“Kami sedang mengklarifikasi katanya ada TR yang Waka itu setuju untuk dipanggil. Lalu ada TR lain yang menyatakan tidak perlu datang,” kata Bambang kepada para pewarta selepas mendaftarkan laporan ke Ombudsman di Jakarta, Kamis (29/1).

Pihaknya mengaku masih menyelidiki kebenaran informasi adanya telegram rahasia yang memerintahkan para saksi dari unsur Polri tidak hadir bila dipanggil KPK. Menurutnya, jika hal itu benar, maka bisa masuk dalam perbuatan menghalangi proses penyidikan dan mempengaruhi saksi. Hal itu tegas diatur dalam undang-undang dan sanksinya sudah tercantum jelas.

“Jadi ini kalau betul ada informasi seperti itu, berarti memang pelanggaran sebagaimana unsur-unsur pasal 21, 22, 24 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Bambang.

Lantas benarkah ada telegram rahasia yang memerintahkan para perwira Polri itu tak datang memenuhi panggilan KPK? Jika benar, siapakah orang yang memerintahkan?

Kabar tersebut langsung mendapat respons dari Mabes Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie membantah adanya telegram rahasia yang berisi pelarangan tersebut.

“Pemanggilan itu sifatnya kan individu. Bukan dari institusi. Jadi dikembalikan pada individu. Institusi tidak bisa mengatur pemanggilan tersebut, datang atau tidak datang. Tidak pernah ada TR (telegram rahasia) seperti itu,” kata Ronny kepada merdeka.com, Jumat (29/1).

Menurutnya, setiap perwira tinggi Polri diperiksa dalam kasus hukum harus diketahui oleh Wakapolri atau Kapolri. “Itu etika anggota Polri beberapa yang dipanggil sehingga pimpinannya tahu,” ujarnya.

Ronny yakin kabar beredarnya telegram rahasia itu hanya kabar burung. Sebab jika ada telegram rahasia berisi pelarangan maka termasuk sebuah intervensi dalam penegakan hukum.

“Gak ada TR itu. Itu sama saja intervensi dan menghalangi,” jelasnya.

Komjen Pol Budi Gunawan sendiri rencananya bakal diperiksa KPK hari ini sebagai tersangka. Namun, nampaknya jenderal polisi bintang tiga itu tak akan memenuhi panggilan KPK.

Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Razman Arif Nasution berdalih, kliennya akan menunggu proses praperadilan selesai baru mau memenuhi panggilan KPK.

“Sepertinya belumlah. Lagiankan masih ada praperadilan. Idealnya selesai dulu putusannya, kalau kita bicara hukum ideal ya,” kata Razman saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (29/1).

Razman mengatakan belum mengetahui apakah surat panggilan kliennya sudah sampai. Dia mengaku harus menanyakan langsung hal itu.

“Akan saya lacak dulu. Ini saya segera meluncur ke kediamannya,” ujar Razman.