EQUITYWORLD FUTURES – Mulai 6 September mendatang, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta akan melakukan pengawasan pada kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day. Keberadaan Satpol PP bertujuan untuk menertibkan setiap kampanye politik yang dilakukan oleh mereka yang mengikuti car free day.

Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santoso mengatakan, penertiban ini merupakan tindak lanjut dari perintah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok memerintahkan hal itu setelah adanya upaya pengumpulan dukungan fotocopy KTP untuk dirinya oleh sekelompok orang yang menamakan diri “Dukung Ahok Gubernur” saat car free day pada Minggu (30/8/2015) lalu.

Car free day itu bukan ajang untuk berpolitik, tapi ajang untuk berolahraga. Bila masyarakat mau mengadakan lomba lari silakan, mau mengadakan gerak jalan silakan. Tapi saya tegaskan, car free day bukan ajang untuk dukung-mendukung sosok politik tertentu,” kata Kukuh, saat dihubungi Senin (31/8/2015).

Kukuh meminta warga untuk mendukung kebijakan tersebut. Ia juga mengimbau agar warga tidak sungkan untuk melapor apabila terjadi pelanggaran karena Satpol PP tidak bisa sepenuhnya mengawasi kegiatan car free day yang setiap pekannya dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman, MH Thamrin, dan Medan Merdeka Barat.

“Tidak semua kegiatan di car free day itu terdaftar. Ada yang spontan beraksi, tiba-tiba menyuarakan dukungan tertentu. Kita kan tidak tahu niatnya. Mana mungkin kita tahu niat orang sebanyak itu saat mereka berangkat dari rumah,” ujar Kukuh.

Sebelumnya, Ahok langsung meminta Satpol PP menertibkan setiap kampanye politik yang dilakukan warga setelah mengetahui ada gerakan “Dukung Ahok Gubernur”. Melalui twitternya, @basuki_btp, Ahok menyatakan Pemprov DKI sudah menetapkan bahwa car free day tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik. Peraturan ini berlaku untuk semua pihak tanpa terkecuali, termasuk oleh pendukungnya sendiri.

“Saya ikuti pesan Pak gubernur. Pak Gubernur memerintahkan, walau pun gerakan politiknya mendukung Beliau, harus disikat. Beliau taat kepada konstitusi, kepada aturan. Kalau kata Beliau harus disikat walau pun dukung beliau, ya saya sikat,” papar Kukuh.