EQUITYWORLD FUTURES – Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyatakan, pelaku usaha angkutan umum akan sangat kecewa bila nantinya pemerintah benar-benar akan melegalkan ojek sebagai angkutan umum.

Apalagi, bila legalisasi hanya dilatarbelakangi kesuksesan layanan aplikasi Go-Jek yang dianggap mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Sebab, kata Shafruhan, mayoritas tenaga kerja yang direkrut Go-Jek sebenarnya bukanlah pengangguran ataupun tukang ojek konvensional, tapi pekerja yang bergabung hanya untuk mencari penghasilan tambahan.

“90 persen driver Go-Jek itu bukan pengangguran, tapi mereka karyawan swasta yang cari sambilan dengan jadi tukang ojek. Yang seperti itu kan mengurangi peluang kerja,” kata Shafruhan saat dihubungi, Selasa (3/11/2015).

Alasan itulah yang Shafruhan sebut menjadi penyebab utama pihaknya menolak legalisasi ojek.

Menurut Shafruhan, Organda tidak anti dengan teknologi. Tetapi, ia menilai sudah seharusnya teknologi yang digunakan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Ia pun menilai dunia transportasi di Indonesia akan mengalami kemunduran bila ojek dilegalkan sebagai angkutan umum.

“Di negara manapun tidak ada motor jadi angkutan umum. Kok ini Menkominfo sampai bilang mau melegalkan saja aplikasi itu? Jangan legalkan yang tidak legal,” ujar dia.