EQUITYWORLD FUTURES – Awan gelap belum mau hilang menyelimuti rupiah. Pelemahan mata uang garuda itu nampak masih sulit di rem seiring belum pastinya kondisi ekonomi global. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter terus melakukan segala cara menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Pada Rabu (30/9/2015), bank sentral Indonesia itu pun mengumumkan strategi barunya sebagai tindaklanjut paket kebijakan ekonomi jilid II. Paket kebijakan lanjutan tersebut difokuskan pada 3 pilar kebijakan yaitu: menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, dan memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing (valas).

Pertama, Bank Indonesia akan melakukan intervensi di pasar forward untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan di pasar berjangka tersebut. Menurut BI, Upaya menjaga keseimbangan pasar forward begitu penting dalam mengurangi tekanan di pasar spot.

Kedua, pengendalian likuiditas rupiah diperkuat dengan menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) 3 bulan dan Reverse Repo SBN dengan tenor 2 minggu. BI yakin penerbitan instrumen itu mampu mendorong penyerapan likuiditas sehingga bergeser ke instrumen yang bertenor lebih panjang dapat mengurangi risiko penggunaan likuiditas rupiah yang berlebihan.

Ketiga, pengelolaan penawaran dan permintaan terhadap valas kan diperkuat dengan berbagai kebijakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan penawaran dan mengendalikan permintaan terhadap valas.

Khusus untuk pilar ke-3 ini, BI menyiapkan 5 aksi yakni:
Pertama, meningkatkan threshold forward jual yang wajib menggunakan underlying dari semula 1 juta dolar AS menjadi 5 juta dolar AS per transaksi per nasabah dan memperluas cakupan underlying khusus untuk forward jual, termasuk deposito valas di dalam negeri dan luar negeri.

Kedua, penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas. Penerbitan tersebut akan mendukung pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar valas.

Ketiga, penurunan holding period SBI dari 1 bulan menjadi 1 minggu untuk menarik aliran masuk modal asing.

Keempat, pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan Indonesia atau mengkonversinya ke dalam rupiah.

Kelima, meningkatkan transparansi atas penggunaan devisa dengan memperkuat laporan lalu lintas devisa (LLD). Dalam hal ini, pelaku LLD wajib melaporkan penggunaan devisanya dengan melengkapi dokumen pendukung untuk transaksi dengan nilai tertentu.

“Sinergi Kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah melalui paket kebijakan September II ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk sektor keuangan, sehingga semakin berdaya tahan,” tulis BI dalam siaran pers nya.