EQUITYWORLD FUTURES – Dalam Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Banten 2015 menjadi Perda, pimpinan DPRD Banten dicecar soal rencana pembagian jatah proyek pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun 2015 untuk pimpinan dan anggota dewan.

“Kami minta pimpinan menjelaskan postur APBD, struktur hibah dan bansos yang rawan disalahgunakan dan menjadi sorotan,” ujar Anggota Fraksi Demokrat DPRD Banten Heri Rumawatin dalam interupsinya, sesaat sebelum Raperda APBD 2015 disahkan menjadi Perda, Minggu (30/11).

Heri meminta klarifikasi dari pimpinan dewan terkait informasi dalam APBD Banten 2015 setiap anggota dewan mendapatkan jatah proyek Rp 1,5 miliar, pimpinan dewan Rp 3 sampai Rp 5 miliar ditambah lagi Rp 500 juta untuk pimpinan fraksi dan Rp 250 juta untuk anggota fraksi.

“Jelaskan dan klarifikasi, beredar info dalam APBD akan diberikan pagu setiap dewan dapat Rp 1,5 miliar dalam bentuk proyek, anggota fraksi 250 juta, pimpinan dewan Rp 3 miliar. Di komisi ada lagi. Ini APBD buat pembangunan bukan buat bancakan,” tegasnya.

Menanggapi interupsi itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah yang memimpin sidang mengatakan bahwa, pertanyaan tersebut sedianya disampaikan di Badan Anggaran (Banang), bukan di rapat paripurna.

“Tadi sudah disampaikan, fraksi sudah sepakati, bamus mengagendakan paripurna hari ini. Apa yang disampaikan Pak Heri akan disampaikan di Banang bukan di paripurna ini,” ujarnya.

Heri tidak puas dengan jawaban ketua dewan dan kembali dirinya mengajukan interupsi meminta kepada pimpinan dewan menjelaskannya di paripurna. “Saya minta dijelaskan di sini, saya sama dengan pimpinan dipilih langsung oleh rakyat. Betul tidak, kalau tidak betul jelaskan. Kalau pimpinan tidak jelaskan, SKPD jangan laksanakan,” ujarnya.

Ketua DPRD Asep balik bertanya kepada Heri tentang asal informasi tersebut. “Itu info dari siapa?” katanya.

Belum sempat dijawab, Pelaksana Harian Ketua Badan Anggaran Tri Satria Santosa mengomentarinya. Menurutnya, tidak tepat ada anggota dewan yang langsung memerintahkan ketua dewan untuk menjelaskan struktur APBD karena sudah ada alat kelengkapan yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Kalau ada anggota tanya struktur APBD kita hargai, tapi bukan pada tempatnya. Sesuai tatib banang itu yang bahas, tahapannya semua fraksi terlibat dan sepakat,” katanya.

Meski mendapatkan banyak interupsi, RAPBD Banten tahun 2015 akhirnya ditetapkan dan disahkan menjadi Perda Banten.

Usai paripurna, Tri Satria Santosa membantah adanya bagi-bagi proyek kepada anggota dewan, seperti yang dipertanyakan Heri Rumawatin.

“Tidak ada itu. Baginya seperti apa, anda cek hibah bansos, tidak ada dewan, kalau penguatan komisi itu di komisi, bukan personal, komisional masuk komisi,” katanya.

Sementara itu Heri mengaku menyayangkan pimpinan dewan tidak menjelaskan hal tersebut. Padahal menurutnya, ia hanya ingin agar anggota dewan hati-hati agar ke depan tidak menjadi masalah.

“Saya harapkan APBD benar-benar digunakan untuk masyarakat Banten dan masyarakat harus tahu itu, buka secara transparan untuk kepentingan apa. Media, LSM dan aparat hukum semuanya harus mengawal,” katanya.