EQUITYWORLD FUTURES – Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI terus menggelar latihan gabungan di Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (5/4/2016). Latihan berlangsung tertutup. Pasukan juga menunggu perintah untuk melakukan pembebasan terhadap warga Indonesia yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

“Seluruh personel PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) TNI dalam kondisi siaga. Prajurit berlatih untuk menunjang keahlian dan kemampuan perorangan ataupun satuan. Rutinitas tentara, kan, berlatih, dan itu kami lakukan sebaik mungkin,” kata Kepala Penerangan Kodam VI/Mulawarman Kolonel (Inf) Andi Gunawan di Kota Tarakan.

Ada lima kapal perang di Tarakan, yakni KRI Surabaya, KRI Ajak, KRI Ahmad Yani, KRI Mandau, dan KRI Badau. Kapal-kapal itu ditunjang 2 kapal patroli cepat, 3 helikopter Bell, dan 1 helikopter Super Puma.

Bayar tebusan

Keluarga para sandera di Klaten (Jawa Tengah) dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan) mengharapkan pemerintah segera membebaskan keluarga mereka yang disandera, termasuk membayar uang tebusan jika diperlukan. “Kami memohon Bapak Presiden Joko Widodo untuk berusaha semaksimal mungkin membebaskan sandera dalam keadaan selamat,” kata Sutomo (48), orangtua Bayu Oktavianto (22), di Klaten. Bayu adalah salah seorang anak buah kapal tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12 yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Kelompok Abu Sayyaf meminta uang tebusan 50 juta peso setara Rp 14,3 miliar untuk pembebasan 10 sandera WNI. Sutomo mengatakan, tebusan harus dibayarkan paling lambat 8 April. “Saya masih berharap suami saya pulang dengan selamat agar bisa kumpul lagi,” kata Halimatus Sa’diah (28), istri Suriansyah (33), saat menerima kunjungan Kepala Polda Kalsel Brigadir Jenderal (Pol) Agung Budi Maryoto di rumah kontrakannya di Kelurahan Kelayan Selatan, Kota Banjarmasin, Selasa.

Di Jakarta, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah menilai pembayaran tebusan kepada penyandera sebagai salah satu strategi terbaik untuk membebaskan mereka. Pembayaran tebusan itu dilakukan perusahaan pemilik kapal tunda Brahma 12 yang awaknya disandera.

“Kita tunggu dan lihat perkembangan dulu karena rencana pembayaran tebusan itu adalah hasil komunikasi langsung antara perusahaan dan penyandera. Kita lihat perkembangannya, mungkin hari-hari ini kita akan bisa lihat perkembangan terakhir,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah akan tetap memantau dengan cermat setiap perkembangan dalam upaya pembebasan sandera.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, Pemerintah Filipina berkomitmen kuat melakukan usaha terbaik untuk membebaskan 10 WNI yang saat ini disandera kelompok Abu Sayyaf di kawasan Mindanao, Filipina. Hal itu yang didapat dari pertemuan terpisah dirinya dengan Presiden Filipina Benigno Aquino III, Menteri Luar Negeri Filipina Jose Almendras, dan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Gregorio Pio Catapang Jr beberapa waktu lalu