EQUITYWORLD FUTURES – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi salah satu yang paling ngotot agar Komjen Pol Budi Gunawan segera dilantik menjadi Kapolri. Meskipun KPK sudah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi.

Kedekatan PDIP dengan Budi Gunawan memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Budi Gunawan merupakan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri semasa jadi presiden dulu. Bahkan pengakuan Politikus PDIP, Budi Gunawan sempat ikut menyusun visi dan misi kampanye Jokowi di bidang keamanan.

Kini Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri sampai proses hukum di KPK selesai. Jokowi pun menunjuk Wakapolri Badrodin Haiti menjadi Pelaksana tugas Kapolri.

Keputusan ini rupanya tak membuat PDIP senang, Trimedya Panjaitan bahkan terang-terangan menyatakan kekecewaannya kepada Jokowi terhadap keputusan ini. Menurut dia, Budi Gunawan harusnya langsung saja dilantik. Jokowi didesak agar melantik Budi Gunawan.

Tidak hanya di situ kekecewaan PDIP, partai pimpinan Megawati ini bahwa menyerang balik KPK yang mentersangkakan Budi Gunawan. KPK disebut bermain dalam pusaran politik di atas kepentingan penegakkan hukum.

Lalu beranikah Jokowi menuruti permintaan partai pengusungnya di pilpres lalu? Berikut kegeraman PDIP Budi Gunawan ditunda pelantikannya dihimpun merdeka.com, Senin (18/1):

1. Kecewa Jokowi tunda pelantikan Budi Gunawan

Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan mengaku kecewa dengan langkah yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Trimedya menambahkan, selama rapat paripurna pembahasan uji kelayakan dan kepatutan tidak terdapat interupsi.

“Kami sebagai partai pengusung pemerintah, tentu kami kecewa dengan sikap presiden pelantikan bapak Budi Gunawan,” kata Trimedya dalam acara Aktual Forum, Minggu (18/1).

Meski kecewa dengan pilihan Jokowi, Ketua DPP Bidang hukum PDIP itu berharap ada kepentingan yang lebih besar dari penundaan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. ” Kita sama-sama kecewa, mudah-mudahan kita melihat kepentingan yang lebih besar lagi,” ujarnya.

2. Tuding Abraham Samad kecewa tak jadi cawapres Jokowi

Kekecewaan PDIP tak hanya dilontarkan kepada Jokowi. Bahkan PDIP juga menyerang KPK khususnya Abraham Samad yang dituding menetapkan tersangka Budi Gunawan karena persoalan pribadi.

Pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP, Hasto Krisyanto menyebut ada kemarahan di balik penetapan tersangka caon kapolri jagonya itu.

“Kita melihat dari amatan orang politik nampak suatu dendam politik, nampak seolah sebuah kemarahan,” kata Hasto di rumah Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (15/1).

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, ada beberapa pihak yang menduga apa yang dilakukan KPK saat ini berkaitan dengan proses pemilihan menteri di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat itu. Saat itu santer Jokowi akan meminang Abraham sebagai wapres. Namun di saat-saat akhir, Jokowi memilih Jusuf Kalla.

Apalagi menurut dia, pihak yang patut dimintai pertimbangan bukanlah KPK melainkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Sehingga tak ada alasan KPK ikut-ikutan,

“Sehingga ada yang mengaitkan apakah kemarahan ini karena kaitannya dengan proses penetapan wakil presiden dan proses penetapan menteri-menteri karena ketika kita lihat presiden mengusulkan Budi Gunawan berdasarkan undang-undang yang dimintai keterangan adalah Kompolnas bukan KPK,” jelasnya.

3. Sedih Sutarman tak bela Budi Gunawan terhadap KPK

Tidak hanya kecewa pada Jokowi dan menyerang KPK, PDIP juga merasa sedih dengan sikap Kapolri Jenderal Sutarman. Menurut PDIP, Sutarman tak melakukan pembelaan saat Budi Gunawan jadi tersangka di KPK.

Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan, penetapan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK terkait rekening gendut merupakan badai di tubuh Polri. Politikus PDIP itu menambahkan, sejak penetapan tersebut, dirinya mendapat puluhan SMS dari pamen dari seluruh Indonesia yang menyayangkan langkah Polri yang dianggap tidak berbuat apa-apa.

“Sejak Budi Gunawan jadi tersangka tidak ada komentar dari Pak Sutarman. Trunojoyo senyap,” kata Trimedya di Forum Aktual, Minggu (18/1).

Perlakuan ini berbeda ketika KPK menangani kasus mantan Korlantas Irjen Djoko Susilo yang tersandung kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM. Saat itu Mabes Polri membela mati-matian jenderal bintang dua tersebut.

“Perlakuan ini beda dengan kasus Pak Djoko Susilo. Padahal Djoko Susilo bintang dua ini bintang tiga. Saya menerima SMS dari pamen yang menyayangkan peristiwa ini. Ini lebih besar dari Djoko Susilo. Saat calon kapolri begini tidak ada komentar. Ini pembelajaran bagi Polri jangan sampai ada demoralisasi.”

4. Sesalkan Polri tak satu suara dukung Budi Gunawan jadi Kapolri

Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan menyayangkan Korps Bhayangkara tidak kompak mendukung Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurutnya, jika Polri solid mendukung Budi Gunawan, kondisinya tidak akan seperti sekarang ini.

“Memprihatinkan juga internal Polri ini. Kalau Polri solid dalam pencalonan ini, saya yakin tidak akan begini,” ujar Trimedya di Forum Aktual, Minggu (18/1).

Anggota Komisi III ini menambahkan, ada pihak yang bermain dalam pencalonan Budi Gunawan. Orang yang tidak setuju tersebut yang dianggapnya mengorbankan institusi Polri.

“Karena ada orang-orang yang bermain begini jadinya. Kalau mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompok dan mengorbankan institusi,” ujarnya

5. Tantang KPK usut rekening gendut jenderal-jenderal lain

Kecewa jagonya gagal jadi Kapolri karena kasus rekening gendut. PDIP menantang KPK untuk usut juga kasus jenderal lain di Polri yang pernah terbelit rekening jumbo pula.

Ketua DPP Bidang Hukum Trimedya Panjaitan menyayangkan langkah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka setelah Presiden Joko Widodo mengusulkan namanya sebagai calon Kapolri ke DPR. Dia pun mempertanyakan, dari beberapa nama jenderal yang terkait rekening gendut, kenapa hanya Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita sama-sama tahu rekening gendut dari tahun 2000 awal. Kenapa baru Pak Budi Gunawan yang diproses hukum. Bagaimana dengan yang lain,” kata Trimedya dalam acara Aktual Forum, Minggu (18/1).

Politikus PDIP itu menambahkan, apa yang dilakukan KPK telah sampai kepada simbol kekuatan yang mengganggu lembaga kepresidenan. Soal status Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Trimedya meminta agar Jokowi tetap melantik jenderal polisi bintang tiga tersebut sebagai Kapolri.

“Soal Budi Gunawan, semoga presiden mau melantik beliau menjadi Kapolri karena kalau kita ikuti, bahwa rakyat bisa melihat bagaimana Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka,” kata anggota Komisi III DPR ini.