EQUITYWORLD FUTURES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pertengahan tahun 2014 membentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Namun, hingga saat ini masih kurang sumber daya manusia (SDM) untuk melayani masyarakat di tempat itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, untuk mengatasi kekurangan SDM tersebut, maka 60 persen dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 akan dimasukan ke BPTSP. Hal itu karena saat ini baru ada 571 pegawai yang bertugas dalam salah program milik Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

“Kita lagi seleksi CPNS sekarang, mungkin nanti sebagian ke sini (BPTSP). Saya pikir 60 persen yang akan di tempatkan di sini,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/11).

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta menerima 1.333 CPNS untuk tahun ini. Sedangkan BPTSP idealnya membutuhkan 3.560 pegawai untuk tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi. Sedangkan untuk formasi minimum, setidaknya harus ada 2.398 pegawai. Dan saat ini BPTSP ini baru memiliki 571 pegawai.

Selain itu, BTPSP juga membutuhkan 228 pegawai teknis mandiri (pegawai tetap) dan 160 pegawai teknis bersama lintas SKPD yang diperbantukan di BPTSP. Saat ini baru terealisasi 111 orang tim teknis mandiri, sedangkan lainnya belum tersedia.

Melihat kebutuhan tersebut, Saefullah mengimbau agar kebutuhan SDM BPTSP untuk lebih diefisiensikan lagi. Sebab, dirinya menilai jumlah yang diajukan tersebut terlalu banyak.

“Kan saya minta diefisiensikan lagi. Inikan minimal 2398 pegawai, menurut saya ini kebanyakan lah. Kalau di kelurahan kan cukup saja satu atau dua orang saja,” tutupnya.

Kepala BPTSP DKI Jakarta Noor Syamsu mengatakan, BPTSP akan aktif secara keseluruhan pada awal Januari tahun depan. Saat ini, masih dilakukan persiapan dan masa transisi.

“Rencananya akan di luncurkan oleh Pak Plt Gubernur kalau tidak tanggal 24 Desember ya 31 Desember,” katanya.

Ada beberapa payung hukum yang mengatur pelaksanaan BPTSP ini. Di antaranya yakni Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2013. Kemudian turunannya yakni Pergub nomor 55 tahun 2014 tentang penyelenggaraan PTSP di lima wilayah.

Sementara khusus untuk Kepulauan Seribu diatur dalam Pergub nomor 56 tahun 2014. Sementara jenis-jenis layanan PTSP diatur dalam Pergub nomor 57 tahun 2014.

Kemudian yang mengatur masa transisi berada dalam Pergub nomor 58 tahun 2014. Selanjutnya Pergub nomor 59 tahun 2014 mengatur mengenai komite etik. Serta Pergub 104 tahun 2014 mengatur tata naskah dinas di PTSP.