EQUITYWORLD FUTURES – Pengamat properti dan perumahan mengkritik susunan kabinet pemerintahan baru Jokowi-JK, khususnya untuk bidang perumahan rakyat. Presiden RI Joko Widodo dinilai menjadikan urusan perumahan rakyat masih menjadi “anak tiri”.

“Karena pemerintah tetap mempertahankan penggabungan antara kementerian perumahan rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum yang seharusnya punya perbedaan dalam pelaksanaannya. Ini memperlihatkan pemerintahan baru tak punya pemahaman mendalam mengenai pentingnya perumahan rakyat itu terpisah dari kementerian lain sebab jadi tidak fokus dalam penangananan perumahan rakyat,” kata Ali Tranghanda dari Indonesia Property Watch (IPW) kepada Kompas.com di Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Ali mengatakan, tim sukses Jokowi di perumahan rakyat yang selama ini banyak membincangkan perumahan rakyat ternyata tidak tercermin dalam susunan kabinetnya, terutama setelah diumumkan Minggu sore tadi. Terlepas dari siapa yang akan menduduki menteri di kementerian tersebut, lanjut Ali, akan membuat program perumahan rakyat tidak dapat berjalan setelah digabungkan dengan Kementerian PU.

“Dengan penggabungan ini, maka span of control atau azas rentang kendali dari kementerian menjadi sangat besar. Saya khawatir, fokus untuk menangani perumahan rakyat menjadi terabaikan,” kata Ali.

Ali menambahkan, menteri yang akan menduduki jabatan ini harusnya tidak hanya berpikir infrastruktur, namun juga perumahan rakyat. Ia mengakui, meskipun ada keterkaitannya, namun Ali khawatir tidak ada menteri berkompeten di Kementerian PU yang juga memahami perumahan rakyat.

“Sebab, bicara perumahan rakyat dalam konteks public housing itu jelas berbeda dengan pasar perumahan secara umum. Dasar wawasan pengetahuan dan pengalaman di Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat jelas berbeda jauh. Kalau di PU lebih banyak bersifat konstruksi dan perencanaan termasuk perizinan, sementara di sektor perumahan rakyat sangat terkait banyak hal, termasuk masalah pembiayaan terkait subsidi dan FLPP, pertanahan, sampai sosialisasi program. Tentu, ini akan sangat berbeda pendekatannya,” ujarnya.

Ali menambahkan, penggabungan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian PU ini membuktikan bahwa perumahan rakyat masih dianggap tidak penting atau “anak tiri”. Pasalnya, saat ini masalah perumahan rakyat telah amburadul dan menjadi semakin kusut.

“Pola pikir yang salah ternyata terus mewarnai pemerintahan baru ini, yang seharusnya memandang perumahan rakyat sebagai indikator kesejahteraan suatu negara. Ini akan membuat pasar perumahan komersial akan terus tidak terkendali dan masyarakat yang membutuhkan rumah murah tak kunjung terselesaikan,” kata Ali.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan susunan kabinetnya, Minggu (26/10/2014) sore, di Istana Negara, Jakarta. Ada empat menteri koordinator dengan 34 kementerian dan lembaga setingkat menteri.
Adapun Basuki Hadimuljono resmi menduduki jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan penunjukkan itu, Basuki Hadimuljono resmi menduduki posisi sebagai pimpinan di Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum yang telah digabungkan.