Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta batas kepemilikan asing dalam RUU Asuransi dibatasi. Sebab, hingga saat ini investor asing diperbolehkan memiliki saham perusahaan di Indonesia mencapai angka 80 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan permintaan DPR tersebut hanya menginginkan dibatasi porsi perusahaan asuransi yang masuk ke Indonesia. “Ya sebenarnya kami tidak membatasi, cuma mengurangi, sekarang kan kita 80 persen,” ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Non Bank, Firdaus Djaelani di DPR, Jakarta, Senin (15/9).

Namun, hingga saat ini batas kepemilikan asing dalam RUU Perasuransian masih dibahas antara pemerintah dan DPR. “Porsi asing kita kaji, asing, tapi datang (asuransi asing) ada keinginan mayoritas tapi saya lihat perkembangannya kedatangan mereka datang tidak mayoritas ya tidak apa-apa,” jelas dia.

Firdaus mengusulkan jika batas kepemilikan asing idealnya di angka sekitar 70 persen. “Kita kaji, bisa 70 atau bisa berapa, tapi kita harus mempertimbangkan juga perusahaan asuransi yang baru dan sudah lama juga,” ungkapnya.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku belum bisa mengungkapkan berapa angka maksimal penguasaan saham perusahaan asuransi oleh entitas asing. Pembatasan itu tidak terlalu penting, karena yang lebih krusial adalah memastikan industri perlindungan di Tanah Air kompetitif menghadapi pasar bebas ASEAN.

“Kita tidak melihat isunya (asing boleh) mayoritas atau enggak, tapi bagaimana industri bisa jalan sebaik-naiknya. Asuransi butuh modal kuat, dan itu bisa datang dari domestik atau asing,” ujarnya.