Lembaga swadaya Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) menyesalkan sikap pemerintah dalam menjalankan renegosiasi Kontrak Karya dengan PT Freeport Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dianggap cuma fokus pada enam poin utama amandemen perjanjian kerja sama pertambangan itu, dan malah terjebak membahas perpanjangan kontrak.

Ketua Eksekutif IHCS Gunawan mengingatkan renegosiasi seharusnya bukan sekadar perpanjangan kontrak. Melainkan menagih beberapa hak pemerintah, akibat sikap Freeport yang melanggar peraturan di Indonesia.

Gunawan mencontohkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2003, sudah mematok royalti minimum penjualan bahan mineral emas sebesar 3,75 persen per kilogram. Sementara Freeport sampai sekarang cuma bersedia membayar 1 persen saja.

Seharusnya negara fokus menagih kerugian akibat molornya pembayaran royalti, tapi kok mekanismenya malah sampai perpanjangan kontrak, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6).

IHCS percaya, kerugian negara akibat ketidakpatuhan Freeport terhadap aturan royalti sejak 2003 sudah menimbulkan kerugian minimal USD 256 juta.

Lembaga ini menilai perhitungan mereka tak jauh beda dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menegaskan, ada potensi kerugian negara hingga USD 169 juta per tahun, ketika Kontrak Karya Freeport masih berjalan dengan skema pembayaran lama.

Gunawan mengatakan sistem perjanjian perdata di Indonesia mengamanatkan bahwa kerja sama internasional tidak boleh melangkahi undang-undang nasional. Itu sebabnya, pemerintah seharusnya berani menentang kengototan Freeport membayar royalti emas cuma 1 persen.

Seharusnya pemerintah mempertimbangkan Freeport kan beroperasi sejak 1967 sampai sekarang apa masih layak cuma membayar 1 persen? Kita bisa minta di atas 5 persen sesuai ukuran maksimal. Sepatutnya kita tidak terjebak di batas minimum 3,75 persen, ungkap Gunawan.

Belum lagi jika mengingat tambang asal Amerika Serikat itu pernah berbohong pada pemerintah. Ketika pertama kali meneken Kontrak Karya pertambangan pada 1967, Freeport menyebut tambang di Grasberg, Timika, cuma menemukan tembaga.

Setelah ada penelitian independen pada akhir 1980-an, ketahuan kalau Freeport sudah menambang emas sejak lama. Atas desakan pelbagai pihak, baru di Kontrak Karya kedua pada 1991 royalti emas dimasukkan sebagai hak Indonesia. “Artinya, Freeport sejak 1967 sampai 1991 tidak pernah membayar royalti emas,” kata Gunawan.