EQUITYWORLD FUTURES – Jarak begitu dekat ternyata tak selalu membuat Indonesia dan Singapura rukun. Beberapa kali hubungan kedua negara ini memburuk dipicu berbagai hal. Tetapi untungnya tidak sampai mesti mengangkat senjata.

Kedua negara ini juga saling mempengaruhi baik di masa lalu maupun saat ini. Singapura sebagai negara berkategori maju di bidang perdagangan menjadi mitra strategis Indonesia. Keduanya saling memasok kebutuhan diperlukan.

Meski demikian, ada kalanya kondisi kedua negara merenggang lantaran beberapa hal. Dia antaranya polemik perbatasan, ribut-ribut soal KRI Usman-Harun, dan garis perbatasan. Tetapi bagaimanapun juga, biasanya konflik itu bakal selesai lewat jalur lobi-lobi diplomasi.

1. Polemik KRI Usman-Harun

 

Indonesia memilih menyematkan nama dua anggota marinir tewas dalam masa konfrontasi di Singapura, Sersan Usman Haji Mohamad Ali dan Kopral Harun, kepada kapal patroli lepas pantai Angkatan Laut Indonesia jenis korvet. Tetapi hal itu berbuntut panjang.

Pihak Singapura keberatan dengan sikap Indonesia menyematkan nama Usman-Harun pada salah satu kapal patrolinya. Alasan mereka sosok Usman-Harun dianggap sebagai teroris lantaran aksi sabotase dan pemboman McDonald’s House yang menewaskan tiga orang dan melukai 22 warga negeri Singa itu. Buntutnya, mereka batal mengundang tim aerobatik Indonesia buat unjuk gigi dalam gelaran Singapore Air Show.

Meski dikecam, Indonesia tetap santai. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan penamaan mesin tempur milik Indonesia adalah haknya. Menurut dia, pemerintah Singapura lancang dan tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri.

2. Sengketa perbatasan Indonesia-Singapura

 

Masalah perbatasan Indonesia-Singapura juga sempat memicu ketegangan. Apalagi jalur laut dipermasalahkan merupakan rute perdagangan ramai di kawasan Asia Tenggara.

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia meneken perjanjian batas wilayah dengan Singapura. Batas wilayah diperjelas itu mulai dari Selat Singapura bagian Timur yang mencakup wilayah Pulau Batam hingga Changi. Perjanjian itu bernama Delimitation of the Territorial Seas in the Eastern Part of the Strait of Singapore.

Menurut mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, sebelumnya di selat Singapura bagian barat sudah diteken perjanjian lebih dulu oleh pemerintah Indonesia dengan Singapura. Selat bagian barat itu mencakup Pulau Nipa hingga Tuas pada tahun 2009.

3. Ada WNI ketahuan ikut Wamil Singapura

 

CHJ dan AJ, dua mahasiswa asal Indonesia ikut wajib militer, bergabung dalam Mindef atau angkatan bersenjata Singapura. Keduanya baru diketahui ketika kedua negara menggelar latihan bareng bertajuk Safkar Indopura di Magelang, Jawa Tengah.

Alhasil, TNI tak mengizinkan keduanya ikut latihan gabungan dari awal hingga akhir. Bahkan CHJ dan AJ diperiksa dan diisolasi selama seminggu di Magelang.

“Saat ini sudah dideportasi ke Singapura,” kata Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya.

Fuad mengaku baru menemui kasus ada WNI jadi tentara Singapura. Panglima TNI langsung bersikap tegas tak mengizinkan dua orang ini ikut latihan bersama.

“Mereka yang boleh ikut latihan di Indonesia kan yang sudah lolos pemeriksaan keamanan. Mereka berdua ini kan tidak. Karena itu kita periksa,” kata Fuad.

CHJ dan AJ itu sebetulnya sedang menempuh pendidikan di Singapura. Tapi mereka sekaligus mengajukan diri sebagai residen tetap, diduga lantaran masa studinya cukup panjang.

Status residen tetap setingkat dengan warga negara Singapura lainnya. Warga negara manapun boleh mengajukannya, agar dibolehkan tinggal, bekerja tanpa perlu mengurus visa, menikmati fasilitas negara, serta memiliki beberapa jenis properti di negeri Singa itu.

Adapun, sebagai imbalannya, maka pendaftar program residen tetap mengikuti wajib militer pada usia 18, baik di Angkatan Darat, Laut, maupun Udara. Latihan ini diikuti dengan kewajiban mengabdi pada dinas kemiliteran selama 40 hari.

Kementerian Hukum dan HAM tidak mempermasalahkan CHJ dan AJ ikut wajib militer di sana. Hal itu didasarkan pada peraturan yang tercantum dalam UU tentang Kewarganegaraan.

“Itu di Singapura begitu. Ada (pendidikan) yang mewajibkan wajib militer. Itu tidak hilang warga negara, kecuali WNI yang secara sengaja datang ke Singapura, latihan secara sukarela,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas dan TU Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM Heriyanto.

Heriyanto juga mengakui sudah banyak WNI ikut wamil di Singapura dan dia tidak mempermasalahkannya. Tetapi, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berpendapat lain. Dia menyatakan kewarganegaraan WNI ikut dinas tentara asing bisa dicabut.

“WNI tidak boleh ikut militer atau wajib militer negara lain. Hal itu bisa menggugurkan status WNI nya,” tulis Mahfudz dalam pesan singkat.