EQUITYWORLD FUTURES – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menemui Jaksa Agung HM Prasetyo kemarin, Rabu (7/1). Dia mengungkapkan, tujuan kedatangannya untuk meminta dukungan Kejaksaan Agung. Terutama untuk penyediaan pengacara negara.

Ahok mengungkapkan, banyak sekali kasus Pemprov DKI Jakarta yang selesai dengan hasil kalah di meja pengadilan. Sehingga dia menduga ada permainan yang dilakukan oleh pengacara di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta.

“Banyak sekali kontrak kami dengan swasta itu, dia wanprestasi dan kami enggak bisa ngapa-ngapain atau termasuk yang kontrak Bantargebang soal sampah. Termasuk tanah-tanah yang ribut dengan Bank DKI dan Lippo, termasuk Lokasari,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/1).

Dia menambahkan, dengan adanya pertemuan kemarin, Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan Agung melakukan persamaan persepsi. Agar dapat mengetahui duduk perkara atas kasus-kasus yang tengah berjalan.

“Kami minta ke Kejaksaan mesti dukung kami. Kami dong yang dimenangin. Termasuk tanah sengketa kantor Walikota Jakarta Barat, masak kami kalah gitu kan. Makanya mesti usut lagi dong. Nah kami samakan persepsi lah,” jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan lagi menggunakan pengacara di Biro Hukum DKI Jakarta. Sebab dia khawatir banyak pengacaranya yang sudah main mata dengan pihak lawan. Hingga akhirnya kalah di pengadilan.

“Kami enggak mau lagi pengacara, pengacara negara aja udah. Kami khawatir juga kalau pengacara kami ini, kalau dia kerjasama dengan orang lain gimana? Kalo dia bagian dari mafia tanah gimana? Kalau saya jadi pengacara pemda, bisa aja ada main, kami enggak tau kan,” terangnya.

Untuk selanjutnya, Ahok tidak akan menggunakan pengacara Pemprov DKI Jakarta. Dan dia akan lebih mengandalkan Jaksa. Harapannya kasus-kasus yang ditangani dapat terselesaikan dengan adil.

“Kami mungkin lebih baik sekarang andelin Jaksa. Tapi tetap ada (menyewa pengacara pada 2015), tapi kayaknya lebih fokus ke Jaksa aja,” tutupnya.

[bal]