EQUITYWORLD FUTURES -Presiden terpilih Joko Widodo diminta mencari menteri koordinator bidang perekonomian dengan rekam jejak yang bersih dan bisa dipercaya oleh berbagai kalangan. Posisi menko perekeonomian tidak boleh diisi oleh seorang dengan rekam jejak buruk apalagi terkait kasus korupsi.

”Apalagi sosok menteri perekonomian harus mendapat kepercayaan dari pelaku usaha,” kata Gunawan, Direktur Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) di Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Jika pengusaha tidak memercayai menko perekonomian, Gunawan khawatir nantinya kondisi pasar akan rusak. Pengusaha tak mau lagi berinvestasi dan menanamkan sahamnya di indonesia.

Selain itu, lanjutnya, menteri yang bersih juga akan membuat tekanan dari Koalisi Merah Putih yang ada di parlemen berkurang. “Di tengah koalisi oposisi yang mayoritas di DPR, maka diperlukan sosok menteri yang bersih, sehingga tidak dijadikan sandera dalam rangka meningkatkan serangan oposisi terhadap presiden,” ujarnya.

Gunawan pun menyayangkan nama-nama calon menteri perekonomian yang beredar belakangan ini justru berpotensi tersangkut kasus korupsi. Dia mencontohkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang terseret kasus Century dan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution yang terseret kasus Pajak BCA.

Menurut dia, Jokowi setelah menjadi presiden nanti jelas membutuhkan postur APBN yang kuat untuk menjalankankan progam pemerintahan. Oleh karenanya, Jokowi perlu memacu optimalisasi penerimaan negara melalui pajak.

“Ini menjadi signifikan. Maka menteri bidang perekonomian harusnya tidak tersangkut permasalah pajak perusahan nasional dan perusahaan transnasional,” pungkasnya.