EQUITYWORLD FUTURES – Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Rizal E Halim mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu merombak (reshuffle) kabinet karena beberapa kementerian belum menunjukkan kinerja konkret sesuai program Nawa Cita.

“Pertimbangan utama yang dijadikan tolak ukur adalah kompetensi, kapasitas dan rekam jejak yang nyata, bukan bagi-bagi kursi,” kata Rizal di Jakarta, Rabu (6/1/2016), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, tidak optimalnya kinerja beberapa menteri menjadi hambatan untuk mewujudkan sejumlah janji Presiden Jokowi, khususnya terkait dengan berbagai agenda pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita Presiden.

“Ini yang menjadi dasar bukan hal lain, bukan pula hasil penilaian Menpan-RB. Hasil penilaian Kementerian PAN-RB itu hanyalah bersifat administratif karena yang dievaluasi adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, tetapi tidak mencerminkan kinerja riil kementerian,” ujarnya.

Direktur Lingkar Studi Efokus ini menambahkan, tentunya Presiden Jokowi sangat paham dan mengerti menteri mana saja yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Rizal menilai, beberapa kementerian yang selama setahun ini belum menunjukkan kinerja yang positif, bahkan sebagian hanya menimbulkan kegaduhan seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian BUMN, Jaksa Agung, Kemenkum HAM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi UMKM.

Selain itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Rizal mengatakan, Presiden perlu melakukan evaluasi kembali dan menempatkan figur-figur yang tepat dalam perombakan kabinet nanti.

Ia mencontohkan, Menteri Pemuda dan Olah Raga dapat dipertimbangkan nama-nama seperti Firmanzah, dan Maruarar Sirait sebagai figur yang dapat diandalkan.

Firmanzah, katanya, merupakan simbol kepemudaan di bidang pendidikan sementara Maruarar ikon pemuda di bidang politik.

Kementerian BUMN bisa dipercayakan kepada Iman Sugema. Kiprah Iman Sugema selama ini dapat dilihat dari gagasannya yang brilian, tetapi belum diadopsi sepenuhnya termasuk kinerja dalam membenahi perusahaan PGN sebagai komisaris utama PGN.

Selanjutnya, Menkum HAM ada baiknya diisi oleh pakar hukum tata negara seperti  Romli Atmasasmita, Hikmahanto Juwono atau Saldi Isra.

Untuk Kementerian Koperasi-UMKM bisa disii oleh penggiat UKM-Koperasi seperti Budi Isman, atau Arif Budimanta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebaiknya dipercayakan kepada akademisi senior yang bereputasi dunia seperti Ari Kuncoro yang sekarang menjabat Dekan FEB-UI.

Jaksa Agung sebaiknya ditempati oleh jaksa karir internal atau setidaknya akademisi nonparpol.

Sedangkan, Kementerian Perindustrian bisa menempatkan tokoh seperti Rahmat Gobel atau Sutrisno Bachir. Sekretariat Negara dapat diisi oleh Priyo Budi Santoso.

“Memang postur di atas adalah postur ideal untuk mewujudkan Nawa Cita Presiden Jokowi sehingga percepatan pembangunan dan semangat kerja Presiden dapat selaras dengan para pembantunya,” kata Rizal.

Presiden sebelumnya menegaskan bahwa perombakan jabatan menteri dalam kabinetnya merupakan murni hak prerogatif dirinya.

Penegasan tersebut diungkapkan Jokowi melalui akun Instagram resminya, Minggu (3/1/2016) sore.

Reshufle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak,” tulis Jokowi.

Bahkan, pada akhir unggahannya tersebut, Jokowi kembali mengulang pernyataannya. “Ini adalah hak prerogatif Presiden,” tulis dia.