Sektor logistik Indonesia, masih jauh dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah. Padahal, sistem logistik yang efisien sebagai pembentuk konektivitas untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan lemahnya sektor logistik Indonesia, bisa dilihat dari berbagai indikator yang dikeluarkan oleh lembaga internasional maupun dari berbagai permasalahan yang muncul di lapangan.

Paling tidak, untuk membenahi berbagai permasalahan sekaligus mengembangkan sektor logistik, pemerintah UU Logistik, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) logistik, dan kelembagaan logistik.

Menurut dia, pemerintah perlu mendorong pembentukan UU Logistik, karena regulasi logistik dalam bentuk atau tingkat UU diperlukan untuk sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Aturan tersebut, bisa mendorong aktivitas bisnis logistik melalui berbagai kelembagaan dengan mendapatkan kepastian hukum, berjalan tertib, mencerminkan keadilan, berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance (GG) dan Good Corporate Governance (GCG).

“UU Logistik juga diperlukan karena pada saat ini regulasi yang menjadi acuan sistem logistik adalah cetak biru pengembangan sistem logistik nasional (Sislognas) yang ditetapkan dengan Perpres No. 26 Tahun 2012,” ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Kamis (11/9).

Di sisi lain, bagian-bagian dalam sistem logistik justru diatur dalam bentuk UU (seperti UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, dan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

“Ketidaktepatan tingkat dan tatanan regulasi tersebut berdampak dalam tahap implementasi. Indikasi utamanya adalah ketidakberhasilan pencapaian berbagai program dan rencana aksi Sislognas,” ungkapnya.