Kuota BBM subsidi untuk tahun 2014 sudah dikunci DPR di angka 46 juta kilo liter. Pemerintah bekerja keras untuk membatasi konsumsi BBM subsidi agar kuota ini cukup hingga akhir tahun.

Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina, Afdal Bahaudin mengakui cara yang telah dilakukan selama ini gagal total. Pemerintah melalui BPH Migas setidaknya sudah mengeluarkan empat kebijakan diantaranya adalah melarang penjualan solar di Jakarta Pusat, tidak dijualnya premium di jalan tol, membatasi operasional penjualan BBM subsidi di beberapa cluster serta pemotongan kuota untuk penyalur ke nelayan.

“Penyaluran BBM subsidi tidak boleh over kuota. Ada inisiatif kementerian baik Pertamina, memastikan kuota cukup. Penegasan dari Menteri Keuangan. Dari inisiatif ini muncul surat edaran bph migas yang ada 4. Tapi ini tidak ada dampak sama sekali,” kata Afdal dalam rapat bersama Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (18/9).

Pelarangan penjualan premium di jalan tol tidak memberikan dampak karena masyarakat mengisi BBM subsidi di luar tol. Tidak ada masyarakat yang beralih menggunakan BBM non subsidi. Begitu juga dengan solar, banyak masyarakat yang membeli solar di luar Jakarta Pusat.

“Ini tidak ada dampak sama sekali. Tidak muncul dampak termasuk Jakarta Pusat penjualan solar subsidi, pengguna menggunakan dan membeli di daerah lain.”

Selain itu, dengan pengendalian BBM subsidi di daerah industri. Banyak truk tambang yang rela menginap di SPBU demi menunggu dijualnya kembali solar subsidi. Tidak ada mobil tambang yang membeli solar nonsubsidi.

“Truk itu mengantre, daripada mereka membayar lebih Rp 600.000, mereka memilih menunggu sampai menginap. Ini juga sudah dilaporkan Pak Kapolri ke Wapres beberapa waktu lalu,” katanya.