EQUITYWORLD FUTURES – Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk dewan negara-negara penghasil minyak sawit. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Najib Tun Razak di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (11/10/2015).

“Dalam pertemuan ini telah diputuskan beberapa kesepakatan-kesepakatan,” kata Presiden, seperti dikutip dari pernyataan tertulis yang disampaikan Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, Minggu (11/10/2015) malam.

Jokowi menjelaskan, pembentukan dewan negara penghasil minyak sawit merupakan inisiatif kedua negara. Alasannya, karena Indonesia dan Malaysia merupakan produsen besar minyak sawit di dunia.

“Karena kita tahu 85 persen produksi palm oil adalah di Indonesia dan Malaysia,” kata Jokowi.

Selain pembentukan dewan negara penghasil minyak sawit, kedua kepala negara tersebut juga bersepakat membuat standar global baru produksi minyak sawit berkelanjutan. Standar global baru merupakan hasil harmonisasi antara standar Malaysia dan standar Indonesia yang nantinya akan menjadi standar internasional baru di bidang industri minyak sawit dunia. Tujuan pembuatan standar baru itu adalah untuk menjadikan standar ramah lingkungan dan mampu mensejahterakan 4 juta petani sawit di Indonesia dan 500 ribu petani sawit di Malaysia. Kedua negara juga sepakat untuk membangun zona ekonomi hijau (Green Economic Zone / GEZ). “Ini adalah sebuah inisiatif yang sangat bersejarah untuk industri minyak sawit dan kita harapkan bermanfaat bagi mayoritas petani kecil kelapa sawit, baik di Indonesia dan Malaysia,” ucap Presiden.? Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan itu?, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, saat ditemui di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerjunkan 125 personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) ke Jambi, Palembang, dan Kalimantan Tengah untuk membantu penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan.

Sebanyak 125 personel Baguna yang telah diberikan pelatihan khusus oleh Basarnas, akan dibagi menjadi tiga tim, yakni 50 personel ke Jambi, 50 personel ke Palembang, Sumatera Selatan, dan 25 personel ke Kalteng.

“Kami memandang tidak ada kata terlambat, tim secara khusus dilatih kemampuan mitigasi dan semangat membantu yang terkena asap,” kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, melalui keterangan tertulis, Minggu (11/10/2015).

Mereka yang ditugaskan membantu penanganan masalah asap ini akan berada di lokasi selama 10 hari, namun dapat diperpanjang tergantung keadaan di lapangan. Menurut Hasto, mereka sudah pamit dan mendapatkan izin keluarga sehingga siap untuk membantu masyarakat yang ada disana.

Hasto mengungkapkan, Baguna PDI-P tidak hanya diterjunkan di daerah yang terkena benca asap. Ke depannya, PDI-P berencana membentuk satu batalyon dengan jumlah personel antara 800-1000 pasukan kemanusiaan sebagai pasukan pejuang PDI-P untuk membatu rakyat yang menghadapi berbagai persoalan.

Sementara itu, untuk antisipasi bencana asap, PDI-P sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan modernisasi peralatan seperti pengadaan Helicopter Chinook yang sangat cocok untuk medan yang sebaran titiknya cukup banyak.

“Kombinasi pesawat mengisi air dari laut, dilengkapi dari chinook, kita sampai sekarang belum punya, jadi nanti punya tiga saja sudah bersyukur,” jelasnya.

Kemudian, kata dia, PDI-P juga merekomendasikan untuk mendata tanaman Jati Putih yang bisa dipakai sebagai benteng. Dengan perencanaan perkebunan ini, maka ada kanal dan tanaman pelindung untuk mencegah kebakaran hutan.

“Jadi harus lebih dipersiapkan, untuk dilakukan mobilisasi, karena dampaknya ke negara tetangga. Apalagi manajemen mitigasi kita sudah semakin handal, jadi agar tidak terjadi lagi,” ujarnya.