EQUITYWORLD FUTURES – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengharapkan ada kepastian pihak-pihak yang akan mengawasi pelaksanaan kegiatan pariwisata berbasis budaya untuk masing-masing tingkatan.

Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, di Denpasar, Kamis (15/10/2015), mengatakan setelah mencuat polemik kasus ritual penyucian pasangan sejenis yang dilakukan di salah satu hotel di kawasan Ubud, Gianyar, belum lama ini, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pariwisata.

“Di Bali apa sih tidak simbol? Warna pun simbol. Sekarang pelaku lebih berhati-hati untuk masuk wilayah adat dan budaya setelah kasus itu,” ucap Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati yang akrab dipanggil Cok Ace itu.

AFP PHOTO / SONNY TUMBELAKA Kontestan Miss World 2013 berdoa di Pura Agung Besakih di Karangasem, Bali, 11 September 2013. Final Miss World akan berlangsung 28 September 2013.

Oleh karena itu, lanjut Cok Ace, pihaknya mengharapkan ada kepastian pihak-pihak yang akan mengontrol kegiatan wisata yang berkaitan dengan adat dan budaya Bali.

“Misalnya untuk di tingkat desa, yang mengontrol itu tokoh di desa bersangkutan ataukah desa lainnya. Ambillah contoh, bule yang masuk ke pura kan juga dipercikkan tirta atau air suci. Jadi tinggal sekarang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” kata Cok Ace yang juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali itu.

Menurut mantan Bupati Gianyar itu, setelah kasus di Ubud, pelaku pariwisata menjadi takut menyentuh adat dan budaya karena jangan-jangan dianggap penistaan dan penodaan agama.

Pelaku pariwisata, sementara ini menjadi berupaya menghindari penggunaan simbol-simbol budaya dan adat karena dipandang isunya menjadi lebih sensitif.

KOMPAS.COM/NI LUH MADE PERTIWI F Taman Ujung di Karangasem, Bali.

“Andaikata ini terus-terusan ada ketidakpastian, di satu sisi budaya sebagai daya tarik, namun nanti akan terjadi pergeseran tren pariwisata,” ujar Cok Ace

Di sisi lain, PHRI Bali beberapa waktu lalu juga sudah mengadakan diskusi dengan mengundang jajaran Majelis Utama Desa Pakraman dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. “Dari MUDP Bali mengatakan akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas hal tersebut,” tambah Cok Ace.