EQUITYWORLD FUTURES – Kewajiban tes keperawanan untuk menjadi polisi wanita (polwan) di Indonesia mendapat perhatian dunia. Surat kabar Daily Mail Inggris mengulasnya dan menyebut tes itu sangat menyakitkan dan membuat trauma bagi kaum hawa.

Menurut laporan organisasi hak asasi Human Rights Watch (HRW), perempuan di Tanah Air ingin menjadi petugas kepolisian dipaksa mengikuti tes keperawanan. Tahun ini peserta ujian masuk mencapai 7.000 perempuan dari seluruh provinsi. Beberapa persyaratan itu misalnya harus berusia antara 17-22 tahun, beragama, tinggi sekitar 165 sentimeter, tidak berkacamata, dan, punya selaput dara yang belum tersentuh.

Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan menilai, jika lakukan tes keperawanan pihak kepolisian sama saja menghina dan melecehkan kaum hawa. “Saya pribadi menganggap tes keperawanan itu dari segi moral tidak perlu dilakukan, karena sama saja melecehkan wanita,” ujar Edi ketika dihubungi merdeka.com, Rabu (19/11).

Menurut Edi, tidak sepatutnya tes keperawanan tersebut dilakukan. Pasalnya, bila ingin menjadi seorang Polwan yang dibutuhkan yaitu mempunyai integritas yang baik.

“Sebenarnya kan untuk menjadi seorang Polwan itu cukup memiliki integritas yang baik, enggak perlu lah tes keperawanan begitu. Yang terpenting lolos tes kesehatan,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Edi, keperawanan itu merupakan privasi seseorang dan tidak perlu orang lain mengetahuinya. “Masih perawan atau tidak itu hak privasi seseorang dan tidak selayaknya orang lain tahu, tes keperawanan untuk menjadi anggota polisi itu belum perlu dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie membantah pihaknya masih melakukan tes keperawanan bagi kaum hawa tersebut. “Seleksi dilakukan antara lain pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk lelaki dan perempuan, termasuk pemeriksaan organ reproduksi. Tapi bukan tes keperjakaan atau tes keperawanan,” kata Ronny.

Selain itu, Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan, tes yang dilakukan Polri hanya masalah kesehatan. Pengecekan itu termasuk alat reproduksi.

“Wanita ada tes khusus pada organ reproduksi itu namanya tes kesehatan pada wanita. Itu untuk mengetahui apakah ada penyakit yang diderita peserta ini seperti kanker rahim atau kanker serviks atau apakah kondisi organ reproduksi itu dalam keadaan sedia kala atau perubahan rusak yang diakibatkan karena pernah mengalami kecelakaan seperti atlit yang luka sobek karena latihan atau penyakit atau karena berhubungan,” kata Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto saat berbincang dengan merdeka.com di Wisma Pesanggrahan, Salabintana, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (18/11).

Dalam tes khusus bagi Polwan itu, ada seorang Dokter ahli didampingi dan perawat yang semuanya perempuan. Menurut Agus, hal itu pun berlaku bagi calon polisi lelaki.

“Jadi bukan tes keperawanannya. Artinya sehat atau tidak calon Polwan itu mencari yang terbaik secara fisik dan psikis,” katanya.

Lembaga hak asasi HRW menambahkan, beberapa peserta bahkan baru diinformasikan tes ini setelah mencapai tahap akhir seleksi. “Saya sangat malu, gugup, namun tak bisa menolak,” ujar salah seorang peserta tahun lalu pada organisasi nirlaba tersebut. Perempuan ini takut jika menolak dites soal keperawanan bisa menggagalkannya menjadi polwan.

Menurut peserta lain, mereka bahkan harus bugil di depan 20 orang lainnya, sesama calon Polwan, sebelum akhirnya dibawa ke sebuah ruangan tanpa pintu. Seperti itulah tes keperawanan berlangsung.

Menurut Nisha Varia, Direktur Asosiasi Hak Asasi Perempuan HRW, kepolisian Republik Indonesia menggunakan tes keperawanan untuk mendiskriminasi, melakukan kekerasan, dan menghina martabat wanita. Mereka yang tidak lulus tes ini langsung diusir. Tes ini juga digambarkan amat menyakitkan dan membuat trauma.