Puluhan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), yang meminta hak normatif dibayar pemerintah, diterima oleh perwakilan Komisi VI DPR. Kesepakatannya, Komisi VI DPR meminta pemerintahan baru, Jokowi-JK untuk melaksanakan hasil Panja.

“Sudah kita terima nanti kita minta pemerintah baru untuk melaksanakan masalah-masalah, opsi-opsi termasuk karyawan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9).

Politisi PDIP ini mengaku sikap DPR tertuang dalam hasil keputusan Panja Merpati. Untuk itu, pemerintah harus segera melaksanakan hal tersebut. “Yang jelas arahan itu kan hasil panja merupakan sikap dari DPR,” kata dia.

Dia ngaku belum melakukan komunikasi dengan Jokowi-JK maupun tim transisi perihal persoalan Merpati. “Belum kan masih belum ganti pemerintahan. Yang jelas pemerintahan baru harus melaksanakan hasil Panja.”

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, mengeluarkan rekomendasi agar Merpati diselamatkan. Rekomendasi tersebut diantaranya meminta Dahlan, untuk mengganti Direktur Utama Merpati, dan meminta Kementerian Perhubungan memberikan izin terbang serta koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang.