EQUITYWORLD FUTURES – Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII Surabaya pimpinan Romahurmuziy (Romy) dan Aunur Rofiq, mempersilakan PPP pimpinan Djan Faridz mengajukan calon untuk pilkada serentak. PPP Romy akan melihat calon yang diajukan apakah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan atau tidak.

“Calon-calon dari kubu mereka akan kami layani sesuai dengan persyaratan partai,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP kubu Romi, Rusli Effendi, setelah konferensi pers terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, di Kantor PPP, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/7/2015).

Setelah pengajuan nama-nama, lanjut Rusli, pihaknya akan memproses dan mendaftarkannya ke KPU. Menurut dia, berdasarkan aspek hukum, hanya pihak yang memiliki legitimasi yang berhak melakukan pendaftaran.

Ada pun legitimasi tersebut adalah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memenangkan PPP pimpinan Romahurmuziy (Romy) dan Aunur Rofiq dalam sengketa kepengurusan PPP. Putusan itu hasil dari gugatan yang diajukan Suryadharma Ali, mantan Ketua Umum PPP.

Putusan PT TUN Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT, Jumat (9/7/2015), menganulir putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan Suryadharma Ali.

Selain itu, Rusli juga menekankan bahwa pihaknya tidak membatasi jumlah calon pimpinan daerah yang akan diajukan kubu PPP pimpinan Ketua Umum Djan Faridz.

“Kami tidak akan membatasi jumlahnya dan karena itu mengimbau PPP di kubu lain itu untuk mendaftarkan calonnya. Hal itu akan membentuk kebersamaan dan hal itu lebih tinggi nilainya dari islah,” kata Rusli.

Terkait pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015, PPP kubu Romy saat ini tengah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kepala dan wakil kepala daerah.

Hingga Juli 2015, sebanyak 108 calon pimpinan daerah sudah mengikuti uji tersebut. Sebanyak 45 orang di antaranya merupakan petahana, 25 orang anggota DPRD, dan yang lain terdiri dari pemuka agama, politisi, tokoh masyarakat, dan aktivis.