EQUITYWORLD FUTURES – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menginstruksikan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dihentikan sementara hingga Januari 2015 mendatang untuk dilakukan proses evaluasi dan perbaikan sistem.

Penghentian sementara tersebut, menurut Tjahjo, didasari beberapa alasan kuat, di antaranya tidak adanya kejelasan acuan data kependudukan yang disebabkan masih adanya dua data base acuan e-KTP.

Selain itu, Tjahjo menilai selama ini keamanan data penduduk yang terekam E-KTP juga masih lemah. Sebab server basis data e-KTP seluruh penduduk Indonesia selama ini ternyata ada di luar negeri.

“Walaupun alasan mereka kuncinya tetap ada di Indonesia, tapi kalau server itu di luar maka faktor keamanan, faktor kerahasiaan negara tidak terjamin,” kata Tjahjo, Minggu (16/11).

Pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Deddy Syafwan menyesalkan “server” basis data Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP/KTP-el seluruh penduduk Indonesia ternyata ada di luar negeri.

“Pada awalnya saya kira ‘server’-nya ada di Indonesia, namun ternyata di Belanda. Jika demikian maka ada kepentingan luar yang bermain pada e-KTP ini,” ujar Deddy di Jakarta, seperti dikutip Antara, Minggu (16/11).

Server adalah semacam tempat penyimpanan data elektronik. Data e-KTP, sambung dia, sangat penting dan berharga bagi bangsa Indonesia, meskipun masih banyak penduduk yang datanya bermasalah atau belum terdata.

Penghentian sementara proyek pelayanan e-KTP ini memancing Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, menggelar sidak ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta Selatan.

Kedatangannya itu dilakukan untuk melihat langsung proses pembuatan e-KTP yang dihentikan pemerintah karena diduga terdapat sejumlah penyimpangan.

Pantauan merdeka.com, Fadli Zon tiba sekitar pukul 10.45 dengan mengenakan jas hitam. Saat turun dari mobil dinas Toyota Royal Saloon bernopol RI-53, Fadli langsung disambut oleh Dirjen Dukcapil Irman.

Dalam sidak tersebut, Fadli didampingi rekannya, yakni Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria yang sudah tiba lebih dulu. Keduanya langsung dibawa menuju ke sebuah ruangan untuk mendapatkan beberapa informasi.

Dalam sidak tersebut, beberapa temuan membuat Fadli Zon tercengang. Berikut merdeka.com merangkum hasil temuan Fadli Zon yang menjadi pukulan telak bagi Mendagri, Tjahjo Kumolo:

1.
Server e-KTP ada di Kalibata

 

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menilai, keamanan data penduduk yang terekam E-KTP masih lemah lantaran server basis data e-KTP seluruh penduduk Indonesia ada di luar negeri.

Pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Deddy Syafwan menyatakan, “server” basis data Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP/KTP-el seluruh penduduk Indonesia ternyata ada di Belanda.

Dalam sidak yang dilakukan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, mendapati server e-KTP berada di Indonesia, yakni di Kantor Ditjen Kemendagri, Kalibata dan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

“Kami lihat di sini, server kependudukan nasional ada di sini, ada juga di Merdeka Utara, kantor beliau. Besarnya ada 600 terrabyte. Kalibata 35 terrabyte dan server cadangan 200 terrabyte di Batam. Sehingga saudara Mendagri harus melihat sendiri dan klarifikasi tentang server di luar negeri,” tegas Fadli usai sidak di Ditjen Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).

Dalam sidak tersebut, Fadli mencoba semua peralatan, mulai mengecek data yang sudah masuk, termasuk identitas dirinya. Dari pratek itu, komputer langsung menampilkan seluruh data miliknya.

“Berdasarkan ada di sini, kita praktekkan, ternyata perekaman data akurat, sesuai data di tingkat kelurahan. Mata, sidik jari sama semua datanya. Ini tidak terlalu ada masalah,” tambahnya.

2.
Fadli mencurigai penghentian e-KTP untuk cari proyek baru

 

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, melakukan sidak ke Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta Selatan dan mendapati server e-KTP berada di Kalibata.

Dalam aksi sidaknya tersebut, Fadli mencoba semua peralatan, mulai memeriksa data yang sudah masuk, termasuk identitas dirinya. Berdasarkan pemeriksaannya tersebut, Fadli menilai tidak ada masalah.

Fadli memastikan tidak ada alasan untuk menghentikan proyek e-KTP yang sudah dilaksanakan sejak era SBY lalu. Sebab, perekaman data kependudukan tidak bisa berhenti mengingat banyaknya warga dengan usia mencapai 17 tahun setiap harinya, serta warga yang meninggal.

“Kecuali memang mengincar proyek baru,” tudingnya.

Berdasarkan data yang dia terima dari Ditjen Dukcapil, terdapat 145 juta e-KTP yang sudah didistribusikan ke sejumlah daerah. Sedangkan jumlah penduduk yang sudah direkam datanya mencapai 172 juta.

3.
Fadli Zon: Mendagri blusukan ke kantornya dulu

 

Dalam sidak yang dilakukan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, didapati server KTP elektronik atau e-KTP berada di dalam negeri. Bahkan, ratusan server tersebut juga berada di kantor Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara, tempat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berkantor.

“Saya lihat sendiri fisik server itu ada. Ada di Kalibata dan lebih besar lagi di kantor Mendagri sendiri,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11).

Temuannya tersebut mematahkan anggapan server e-KTP berada di luar negeri. Fadli menilai, Mendagri Tjahjo Kumolo buta kondisi kantornya sendiri. Oleh sebab itu, Fadli menyarankan Mendagri untuk menyaring informasi sebelum memberikan komentar ke publik yang dapat menyebabkan kekhawatiran dan kebingungan masyarakat.

“Ada 600 terra di Merdeka Utara. Ada 37 terra di Kalibata. Server cadangan di Batam. Jadi semua server di Republik Indonesia. Tidak ada itu di luar negeri. Jadi info-info itu ngawur. Jadi tolong di-sharing dulu lah,” imbuhnya.

Fadli meminta Mendagri melakukan blusukan ke kantornya sendiri sebelum blusukan ke daerah-daerah.

“Jadi sebaiknya Mendagri jangan blusukan ke mana-mana dulu. Blusukan ke kantornya sendiri untuk melihat di kantornya ada apa di kantornya. Ternyata di kantornya ada namanya server,” jelas Fadli.

4.
Soal blanko palsu, Fadli minta Mendagri tidak bodohi publik

 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk tidak melakukan pembodohan publik terkait pernyataan yang menyebut adanya blanko dan e-KTP palsu.

Pernyataan Fadli diungkap saat dirinya melakuak sidak ke Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta Selatan.

“Kalau blanko yang palsu itu bisa kita cetak di Pramuka, bisa kita cetak di Benhil. Ini bisa membodohi, jangan ada pembodohan di masyarakat,” pinta Fadli usai sidak di Ditjen Dukcapil, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).

Fadli menyebutkan, keberadaan e-KTP sebagai identitas perorangan sangat diperlukan untuk berbagai macam keperluan. Oleh sebab itu, Fadli meminta mendagri tidak serta merta menghentikan program e-KTP.

“Oleh karena itu, mendagri harus melihat sendiri secara fisik, seperti apa yang ada di kantornya sendiri. Barang yang disebut itu seperti apa,” lanjut dia.

Soal adanya potensi kebocoran dan lainnya seperti disampaikan mendagri, Fadli mengatakan banyak negara yang juga mengalami permasalahan serupa. Namun, bukan berarti harus menghapus atau menghilangkan program e-KTP.

“Kalau tidak salah, dari Keppres per 1 Januari 2015 e-KTP berlaku secara nasional. Apakah Presiden Jokowi akan ralat itu?” pungkasnya.