PT. Intiland Development Tbk segera mereklamasi pantai yang merupakan pengembangan dari proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Reklamasi pantai merupakan program pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) untuk 17 pulau buatan.

“Intiland bagian pulau yang dekat Pantai Mutiara, kita dikasih tema selamat datang oleh Pemprov DKI Jakarta. Target mulai pembangunan tahun 2015, reklamasi secara teknis kira-kira 2-3 tahun selesai,” vice president director and CCO Intiland Jakarta, Suhendro Prabowo di Jakarta, Selasa (12/8).

Menurut Suhendro saat ini pihaknya tengah melakukan proses Amdal dan kajian-kajian pendukung. Izin reklamasi pantai sendiri sudah dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. “Kalau total semua reklamasi pantai itu ada 5000 hektar, Intiland cuma 63 hektar,” ucap dia.

Untuk pengembangannya, Suhendro mengaku lebih fokus pembangunan perumahan. Semisal apartemen, residance, retail dan office (bank besar).

Nilai total investasi untuk reklamasi pantai dan pengembangan belum dihitung. Namun, untuk investasi pengembangan pulau diperkirakan menyentuh Rp 7,5 triliun. “Kalau 63 hektar kan kira-30 hektar yang terpakai untuk pengembangan. Jika tanah kira-kira harganya Rp 25 juta berarti sekitar Rp 7,5 triliun,” kata dia.

Dihubungi terpisah, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro menyatakan proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) Jakarta akan groundbreaking pembangunan tahap A (sisi Timur waduk pluit) pada 3 September 2014. Adapun pembangunan tahap A sepanjang 75-100 Km merupakan kewenangan dari kementerian pekerjaan umum.

“September ini groundbreaking untuk tahap A di sisi timur waduk Pluit, tapi itu proyek kementerian PU,” kata Andi.

Giant Sea Wall disebut-sebut berfungsi mencegah banjir akibat rob dan sebagai penampung air baku untuk diolah sebagai air bersih minum. Adapun, pembuatan 17 pulau hingga saat ini sudah ada sekitar 8-10 investor yang akan membangun.

“Kalau untuk 17 pulau itu sudah ada izinnya untuk membangun, dan kita beri waktu menyelesaikan reklamasi pantai 1-2 tahun,” kata dia.

Namun, jika target waktu tersebut tidak dipenuhi oleh pengembang maka keputusan pencabutan izin berada pada Gubernur DKI Jakarta. Pihaknya, hanya memberikan waktu perpanjangan izin melakukan reklamasi pantai.

“Kalau saya gubernurnya ya tak cabut izinya jika dalam waktu satu sampai dua tahun tidak bisa menyelesaikan reklamasi pantai,” ucap dia.

Sebelumnya berdasarkan masterplan yang diserahkan Menteri Belanda Melanie Schultz van Haegen kepada Menteri Pekerjaan Umum Indonesia Djoko Kirmanto, total investasinya diperkirakan USD 24,7 miliar atau sekitar Rp 300 triliun.

Investasi itu terdiri atas reklamasi pantai utara Jakarta (tahap I), konstruksi tanggul terluar (tahap II), dan tembok laut raksasa atau giant sea wall (tahap III).

Tujuh perusahaan siap mengembangkan 17 pulau buatan di kawasan reklamasi seluas 5.153 hektare. Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) itu merupakan proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat.