EQUITYWORLD FUTURES – DPRD DKI telah menyepakati penerbitan pergub untuk penggunaan pagu APBD Perubahan 2014 senilai Rp 72,9 triliun. Dengan hal tersebut, DPRD DKI tidak memiliki andil sama sekali dalam APBD DKI tahun ini karena tidak dapat menggunakan fungsi budgeting-nya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, dia sudah tidak memiliki kepentingan ataupun urusan lagi dengan DPRD DKI Jakarta setelah pihak legislatif itu menerbitkan Perda APBD 2015 dan merekomendasikan penggunaan Pergub APBD-P 2014.

Dengan penerbitan pergub itu, maka komunikasi yang akan lebih sering terjadi adalah antara Pemprov DKI dan Kemendagri. Sebab, pergub itu yang menerbitkan adalah Gubernur dikuatkan dengan SK Mendagri. Kemudian, apa lagi yang akan dikerjakan anggota DPRD selama setahun ke depan?

“Fungsi pengawasan kita perkuat. Itu sudah otomatis,” ujar anggota badan anggaran DPRD DKI Prabowo Soenirman ketika dihubungi, Rabu (25/3/2015).

Prabowo mengatakan, ke depannya, anggota dewan bisa saja memanggil kepala SKPD untuk menjelaskan program yang dijalankan dalam APBD tahun ini. Kemudian, Prabowo pun berjanji anggota dewan akan mengawasinya hingga pelaksanaan.

Prabowo mengatakan, dengan menggunakan anggaran tahun lalu, sudah otomatis pengawasan yang dilakukan DPRD DKI akan lebih ketat. Hal ini karena DPRD DKI tidak terlibat dalam proses perencanaan dan penyusunan anggarannya.

Semuanya merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI. Hal inilah yang akan diawasi oleh Prabowo. Prabowo mengatakan, anggota dewan setuju untuk memberikan keleluasaan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengelola anggaran. Akan tetapi, keleluasaan yang diberikan bukan lah keleluasaan mutlak. Harus diikuti dengan serangkaian proses pengawasan.

Memberikan beban kepada Ahok

Dengan kondisi seperti yang dijelaskan Prabowo, DPRD DKI seakan memberikan semua beban kepada Ahok. Jika suatu hari ada temuan penyelewengan dalam APBD-P 2014 yang digunakan tahun ini, maka DPRD DKI tidak dapat disalahkan. DPRD DKI akan dengan leluasa mengawasi tanpa perlu merasa khawatir ikut terseret jika ditemukan penyelewengan.

Prabowo pun mengatakan penggunaan peraturan gubernur (pergub) bisa menjadi bumerang bagi Ahok. Pasalnya, Gubernur bertanggung jawab sepenuhnya atas pergub dan segala kesalahan dalam pelaksanaan serta realisasi anggaran di DKI.

Menurut Prabowo, bukan tidak mungkin Basuki serta jajarannya membuat kesalahan dengan pergub itu. Bahkan, posisi Ahok sebagai gubernur bisa terancam. “Karena kalau dalam pelaksanaannya mereka salah, yang menanggung akibatnya itu lebih berat dari ke gubernur,” ujar Prabowo.