Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) gerah mendengar tudingan bahwa lembaga tersebut menjadi sarang korupsi, sarang mafia migas hingga berimbas pada turunnya produksi minyak (lifting) nasional. Beberapa kali ekonom dan pakar migas mendesak SKK Migas dibubarkan.

Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas Aussie B. Gautama menilai pihak-pihak yang membenci lembaganya tidak mengerti seluk-beluk bisnis migas. Bahkan, tuntutan pembubaran itu bisa berdampak pada kekacauan pengelolaan energi nasional.

“Kalau ada yang minta SKK Migas dibubarkan, orang yang bilang itu berarti sangat tidak mengerti apa yang terjadi. Dia tidak tahu skala kerugian yang dialami Indonesia dengan bolak-balik mengubah tata kelola. Dia tidak memikirkan risiko itu,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/9).

Aussie mengklaim pihaknya menjaga kedaulatan energi nasional dibanding ketika sektor hulu masih dikelola PT Pertamina. Dulu, cost recovery perusahaan migas tidak pernah dibicarakan, dan langsung ditagihkan ke pemerintah di akhir tahun anggaran tanpa ada pemeriksaan ulang realisasi kerjanya.

Setelah muncul BP Migas pada 2002, yang kemudian digantikan SKK Migas, Work Plan and Budgeting (WPBN) setiap Kontraktor Kerja Sama ditentukan setahun sebelum operasional.

“Semua sudah divalidasi SKK migas, jadi tidak ada kegiatan hulu migas tanpa persetujuan. Jadi tidak berlebihan kalau kami bilang SKK migas menegakkan kedaulatan energi di sektor hulu,” kata Aussie.

SKK Migas menyatakan tidak keberatan dibubarkan, toh lembaga ini dibentuk untuk memastikan negara bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari sektor migas. Aussie hanya menyayangkan orang yang mendesak pembubaran tidak punya solusi lebih baik, buat menjaga stabilitas industri jangka panjang.

Apalagi Indonesia kini mengalami krisis energi, dengan potensi impor minyak mencapai 2,2 juta barel per hari. Sedangkan sekarang penemuan sumur baru amat minim, sehingga pekerjaan rumah di sektor hulu sedang menumpuk.

“Pertanyaannya sekarang ada krisis energi, ada institusi yang berjalan tapi tidak sempurna, apa kita mau bubarkan? Bikin organisasi lagi, kalau saya ditanya enggak perlu,” kata Aussie.

Serangan pada SKK Migas paling anyar disampaikan Pengamat Energi Kurtubi. Mantan pejabat Pertamina di era 1990-an ini menganggap SKK Migas sarang mafia dan inkonstitusional.

“Mereka menjual migas dengan menambah mata rantai, di sini permainan mafianya,” kata Kurtubi di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/9).

Pria yang terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 ini berjanji akan menghapuskan SKK Migas dan memutus mata rantai bisnis migas. “Tata kelola harus dibuat lebih simple, harus ada perubahan,” ucapnya.