EQUITYWORLD FUTURES – Pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Presiden Joko Widodo harus bersikap lebih tegas terhadap para menteri.

Kegaduhan yang selama ini terjadi harus diminimalkan untuk menunjukan kinerja pemerintahan berjalan kondusif.

“Kegaduhan yang terjadi saat ini menunjukan jika Jokowi seperti halnya disampaikan oleh Amien Rais dulu, kurang memilik strong leadership,” kata Pangi saat dihubungi, Rabu (2/3/2016).

Pangi melihat, kegaduhan di internal Kabinet Kerja menujukan terjadi bipolarisasi kekuatan yang sama-sama memiliki kepentingan.

Namun, kekuatan itu enggan berdebat secara langsung, sehingga menggunakan tangan-tangan lain yang berada di Kabinet.

“Itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Menteri kan bertanggungjawab kepada Presiden. Seharunya, take it for granted ke Presiden,” kata dia.

Pangi meminta agar Jokowi belajar dari Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatur kinerja kabinetnya. Meski terjadi riak di internal, tetapi hal itu tidak pernah sampai ke luar ke ranah publik.

“Semuanya selesai di rapat kabinet. Jadi menteri itu betul-betul manut kepada bosnya,” ujarnya.

Presiden Jokowi berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. Hal ini untuk menghindari kegaduhan.

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik, saling sindir di ruang publik.

Catatan Kompas, setidaknya ada sejumlah silang pendapat di kabinet.

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW
Beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW.

Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis proyek tersebut bisa diwujudkan.

2. Perpanjangan kontrak Freeport

Beda pendapat antara Sudirman Said dan Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport.

Sementara Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

3. Impor beras

Beda pendapat antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

Namun, Thomas mengatakan pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

4. Kereta Cepat

Beda pendapat antara Menteri Perhubungan Iqnasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini mendorong percepatan proyek. Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini.

5. Blok Masela

Beda pendapat antara Sudirman dan Rizal. Sudirman mendukung kilang gas Masela terapung di laut.

Sementara Rizal menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku.

6. Garuda Indonesia

Polemik antara Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan.

Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.